Ribuan Siswa Keracunan, Ketua DPRD Jawa Barat Desak Percepat SPPG dan Evaluasi Total MBG

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diharapkan menjadi solusi peningkatan gizi anak sekolah di Jawa Barat kini justru menghadapi ujian serius. 

Ribuan siswa di 11 daerah dilaporkan mengalami keracunan massal setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut, menimbulkan gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat dan pendidikan.

Ketua DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, menegaskan pihaknya akan segera menindaklanjuti desakan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, sekaligus mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar distribusi makanan bisa lebih terjamin dan merata.

Baca Juga: Pasca Keracunan MBG, Peneliti INDEF Ungkap Sentimen Negatif pada BGN dan Positif pada Pekerja SPPG

 “Saya kira ini harus dipercepat, karena di Jawa Barat belum menyeluruh. Banyak yayasan sudah mendapat izin, tapi belum membangun dapurnya,” ujar Buky, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, target pembangunan 4.683 dapur SPPG harus segera dicapai agar setiap sekolah memiliki sumber makanan bergizi yang memenuhi standar higienitas. “Kalau dapur gizi belum siap, risiko seperti keracunan bisa berulang,” imbuhnya.

Desakan evaluasi juga datang dari Forum Orangtua Siswa (Fortusis), Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), dan Persatuan Purnabhakti Pendidik Indonesia (P3I). Mereka mendesak agar program MBG untuk sementara dihentikan dan dialihkan dalam bentuk bantuan tunai kepada orangtua siswa, dengan pengawasan ketat dari pihak sekolah.

Selain itu, mereka juga memprotes praktik oknum pengelola SPPG yang meminta guru mencicipi makanan sebelum disajikan ke siswa. “Ini tidak etis dan berisiko,” tegas perwakilan Fortusis dalam audiensi bersama DPRD Jabar.

Buky memastikan aspirasi tersebut akan diteruskan kepada Gubernur Dedi Mulyadi dan Badan Gizi Nasional (BGN), yang disebutnya juga sudah menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola MBG.

"Kita semua prihatin. Saya minta teman-teman anggota DPRD juga ikut mengawasi langsung di daerahnya masing-masing. Pengawasan tidak boleh berhenti di meja rapat,” katanya.

Baca Juga: Kemenko Perekonomian Dorong Kolaborasi dengan Sektor Swasta Dukung MBG

Kasus keracunan yang menimpa siswa di Kabupaten Bandung Barat, Bogor, Cianjur, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Kota Bandung, Cimahi, dan Cirebon menjadi alarm keras bagi pelaksanaan program bergizi gratis ini. Pemerintah daerah pun kini didesak untuk membuka data pelaksanaan dan anggaran secara transparan agar publik bisa turut mengawasi.

Dengan semakin kuatnya sorotan publik, DPRD Jabar menilai momentum ini harus dimanfaatkan untuk membenahi sistem gizi anak sekolah dari hulu ke hilir — mulai dari pengawasan bahan baku, kualitas dapur SPPG, hingga pendistribusian makanan di lapangan.

“Program ini niatnya baik, tapi tanpa sistem dan pengawasan yang kuat, justru bisa menimbulkan masalah baru,” pungkasnya.