Purbaya Siapkan Rp20 triliun untuk Bayar Tunggakan BJPS Kesehatan, Berikut Rincianya!

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp20 triliun dalam APBN 2026 untuk menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Purbaya menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, di kantornya pada Rabu (23/10).

"Tadi minta dianggarkan berapa? 20 triliun? Berarti sesuai dengan janji presiden, itu sudah dianggarkan. Tapi nanti ditekan lebih ke depan," ujar Menkeu Purbaya saat ditemui di kantornya, Rabu (20/10/2025).

Baca Juga: Pembiayaan Penyakit Kronis Capai Rp30,5 triliun, BPJS Kesehatan Perkuat Program Prolanis

Purbaya megatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk membantu masyarakat miskin yang sempat menunggak pembayaran iuran BPJS akibat perubahan kondisi ekonomi. 

“Kalau gak salah masyarakat yang miskin kan udah dibayar oleh pemerintah, ada yang tadinya harus bayar, tiba-tiba jadi miskin lagi. Terus dia nunggak. Itu yang gak bisa dapet insentif BPJS itu akan mereka rapihkan katanya ke depan. Pertanyaannya adalah dimaafkan, diputihkan,” tuturnya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa penghapusan tunggakan tersebut harus diiringi dengan perbaikan manajemen di BPJS Kesehatan. Ia meminta agar lembaga itu meningkatkan efisiensi internal, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Purbaya ingin sistem BPJS Kesehatan dapat mendeteksi segala macam kecurangan seperti pengadaan obat dan klaim yang tidak jelas.

Baca Juga: Dana Rp7,6 Triliun Iuran BPJS Dihapus, Apa Dampaknya bagi JKN?

“Saya bilang, ya sudah bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka seluruh Indonesia dan pakai AI. Sehingga program nanti kalau sudah klaim-klaim yang tidak jelas kelihatan langsung terdeteksi,” pungkasnya. 

Purbaya berharap perbaikan sistem IT BPJS bisa berjalan maksimal dalam waktu enam bulan ke depan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

“Jadi saya harapkan 6 bulan ke depan itu sudah bekerja. Mereka bilang bisa. Kalau itu bisa harusnya IT kita, IT BPJS itu merupakan IT yang nanti sistem rumah sakit yang bisa terbesar dan terbaik di dunia. Saya cuma minta mereka perbaiki itu aja dan nanti kita lihat seperti apa manfaatnya buat masyarakat,” tutupnya.