Pasar Gembira, Data Ekonomi Terbaru Semakin Kerek Nilai Dolar AS

Nilai Dolar Amerika Serikat (AS) bertahan kuat terhadap sejumlah mata uang utama pada perdagangan di Rabu (5/11). Hal ini terjadi setelah data ekonomi terbaru meredakan kekhawatiran atas kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja dari Negeri Paman Sam. 

Dilansir dari Reuters, Kamis (6/11), Indeks Dolar (DXY) yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang lainnya stabil di 100,16.

Baca Juga: Kritik Ucapan Powell, Rezim Trump Ingin Punya Ketua The Fed Baru Sebelum Natal

Data menunjukkan pekerjaan sektor swasta meningkat sebanyak 42.000 di Oktober. Data tersebut mendorong investor untuk menilai kembali peluang terjadinya pemangkasan suku bunga tambahan tahun ini oleh Federal Reserve (The Fed).

Kenaikan ini juga belum menandakan perubahan signifikan pada pasar tenaga kerja, sebab beberapa sektor seperti jasa profesional masih mengalami penurunan pekerjaan selama tiga bulan berturut-turut. Namun, laporan tersebut cukup membantu meredakan kekhawatiran terhadap potensi pelemahan pasar kerja.

Secara terpisah, aktivitas sektor jasa juga meningkat pada bulan yang sama, didorong oleh kenaikan pesanan baru yang solid.

“Repricing hawkish dalam pasar suku bunga dan valuta asing mendapatkan dorongan tambahan pagi ini setelah adanya laporan peningkatan perekrutan sektor swasta yang lebih kuat dari perkiraan,” kata Kepala Strategi Pasar Corpay, Karl Schamotta.

“Dengan sebagian besar data yang menunjukkan ketahanan pasar tenaga kerja, peluang untuk pelonggaran moneter agresif tampak semakin kecil, dan investor menjadi enggan memasang taruhan besar pada penurunan imbal hasil,” tambahnya.

Dolar sebelumnya juga mendapat dukungan dari gelombang aversi risiko dalam pasar global, meski kemudian mengendur ketika investor mulai kembali masuk ke mata uang berisiko.

Baca Juga: Sanae Takaichi: Bank Sentral Jepang Mesti Hati-Hati Naikkan Suku Bunga

Sementara itu, investor juga menyoroti sidang Mahkamah Agung AS. Ia akan membahas legalitas tarif impor luas yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.