Indonesia Tunjukkan Kepemimpinan Iklim Dunia di COP30 Belém

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin aksi iklim global dalam United Nations Climate Change Conference (COP30) di Belém, Brasil. Dalam forum yang dijuluki “COP of Truth”, Indonesia tampil membawa bukti nyata: kebijakan konkret, target terukur, dan aksi lapangan yang menunjukkan kepemimpinan dengan keteladanan (leading by example).

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, yang menyampaikan pernyataan nasional mewakili Presiden Prabowo Subianto, menegaskan arah besar Indonesia di hadapan para kepala negara.

“Indonesia datang ke Belém bukan sebagai penonton, tetapi sebagai penggerak. Kami membawa kebijakan, kemitraan, dan target yang terukur untuk memastikan transisi energi yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi rakyat,” ujar Hashim dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (11/11/2025).

Baca Juga: Rakyat Punya Solusi Iklim, Bukan Industri: Pesan WALHI di COP 30 Brasil

Indonesia memperkuat komitmen global melalui Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang menurunkan proyeksi puncak emisi 2030 secara signifikan dengan dua skenario Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP) hingga 17,5%.

Sedangkan target jangka menengahnya adalah penurunan emisi sebesar 1,258 GT CO₂e (low) dan 1,489 GT CO₂e (high) pada 2035, menuju Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045.

Dua kebijakan strategis memperkuat fondasi dekarbonisasi nasional yaitu, Perpres No. 109/2025 tentang Waste-to-Energy untuk pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan, dan Perpres No. 110/2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, sebagai pilar pembiayaan transisi hijau.

Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menegaskan,COP30 menjadi momentum untuk membuktikan bahwa pembangunan hijau tidak hanya mungkin, tetapi juga menguntungkan.

"Indonesia membangun kepemimpinan dari aksi nyata, bukan sekadar janji,” ujar Hanif.

Baca Juga: Eddy Soeparno Siap Bicara di COP 30, Tegaskan Komitmen Indonesia Akselerasi Transisi Energi

Indonesia menampilkan capaian dan inovasi konkret dalam perhelatan COP 30 diantaranya, penurunan deforestasi tahunan hingga 75% sejak 2019, disertai restorasi 950.000 hektare lahan dan gambut terdegradasi, Pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat bagi masyarakat lokal sebagai wujud keadilan sosial-ekologis.

Program FoLU Net Sink 2030 dengan target penurunan 92–118 juta ton CO₂, Peningkatan porsi energi terbarukan menjadi 23% pada 2030, penghentian investasi pembangkit batu bara baru sejak 2023, dan percepatan decommissioning PLTU lama, dan Mobilisasi investasi karbon lintas sektor hingga USD 7,7 miliar per tahun melalui pasar karbon domestik dan Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan Jepang, Gold Standard, dan Verra.

Indonesia juga menyiapkan NDC generasi ketiga yang lebih ambisius dan inklusif, mencakup 93% dari total emisi nasional melalui sistem measurement, reporting, and verification (MRV) yang selaras dengan SDGs dan hasil Global Stocktake pertama.

Sebagai negara megadiversitas, Indonesia menegaskan komitmen untuk menghentikan deforestasi pada 2030, memperluas restorasi hutan tropis, memperkuat kerja sama dengan Tropical Forests Forever Fund (TFFF), serta meluncurkan Call to Action on Integrated Fire Management untuk pengendalian kebakaran hutan berbasis teknologi dan komunitas.

Baca Juga: Menuju COP30, Indonesia Perbarui Komitmen Emisi dan Perkuat Diplomasi Karbon

Di sektor kelautan, Indonesia memimpin seruan global melalui blue carbon initiative, pengendalian polusi laut (marine litter dan mikroplastik), serta penguatan ketahanan pesisir dan ekonomi maritim berbasis masyarakat.

Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, tuan rumah COP30, memuji negara-negara hutan tropis seperti Indonesia atas langkah nyata mereka.

“Tahun 2024 adalah pertama kalinya suhu rata-rata bumi melampaui 1,5°C. Namun kita tidak boleh menyerah. Keadilan iklim adalah sekutu dalam melawan kemiskinan dan ketimpangan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekjen PBB António Guterres mengingatkan dunia,

“Tidak seorang pun bisa bernegosiasi dengan hukum fisika. COP30 harus menjadi titik balik—saat dunia memilih tindakan, bukan penundaan.”

Menutup pernyataannya, delegasi Indonesia menyerukan agar dunia beranjak dari negosiasi menuju transformasi nyata, dengan semangat gotong royong—mutirão—demi warisan iklim yang adil dan berkelanjutan.

Baca Juga: Dorong Transisi Energi, Copeland Usung Pemanas Air dengan Teknologi Ramah Lingkungan

“Keadilan iklim berarti memastikan tak ada yang tertinggal. Indonesia siap memimpin dengan memberi teladan—memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial untuk masa depan yang lebih baik,” tegas Menteri Hanif.