Ternyata Hanya 1% Pekerja Indonesia Punya Dana Pensiun DPLK

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia menyoroti kesenjangan ekonomi dalam sistem pensiun nasional melalui ajang Manulife Indonesia Pension Expo 2025 di Opus Grand Ballroom, The Tribrata Darmawangsa, Jakarta.

Acara ini menjadi forum lintas sektor yang membahas peran ekonomi dana pensiun terhadap keberlanjutan keuangan pekerja dan ketahanan sosial nasional.

Hingga Oktober 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hanya 23,6 juta dari 144 juta angkatan kerja Indonesia yang memiliki program pensiun aktif.

Dari jumlah itu, peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) tercatat hanya 1,23 juta orang, atau kurang dari 1% total pekerja nasional.

Baca Juga: Aset Dana Pensiun Tembus Rp1.622 Triliun, Tumbuh 8,18 Persen

Tentu angka ini memperlihatkan kesenjangan besar dalam perlindungan finansial jangka panjang di luar skema wajib pemerintah.

“Manulife Indonesia Pension Expo bukan sekadar forum, tetapi diharapkan menjadi katalis untuk aksi nyata,” ujar Lauren Sulistiawati, Presiden Direktur Manulife Indonesia.

“Dengan mempertemukan individu, korporasi, pakar, dan pembuat kebijakan, kami ingin berkontribusi dalam membangun masa pensiun yang aman dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia," lanjutnya.

Di momen yang sama, Lauren menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci memperluas jangkauan program pensiun dan memperkuat daya tahan ekonomi nasional. 

“Inisiatif ini merupakan langkah nyata kami untuk memberi literasi tentang ketahanan finansial para peserta sekaligus memperkuat ekosistem pensiun di Indonesia,” katanya.

Baca Juga: Aset Dana Pensiun Tumbuh 8,45%, jadi Tanda Positif Kesadaran Finansial Jangka Panjang

Adapun program DPLK dinilai dapat memperkuat fondasi ekonomi masyarakat dengan menyediakan instrumen investasi jangka panjang yang terukur.

Melalui pengelolaan iuran pasti, DPLK Manulife berperan menjaga keberlanjutan penghasilan pasca kerja dan mempersempit jurang kesejahteraan antar generasi pekerja.

Sekedar informasi, forum yang mengulas strategi peningkatan literasi keuangan, optimalisasi investasi pensiun, serta penguatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta ini dihadiri lebih dari 340 peserta dari 200 perusahaan, termasuk perwakilan dari Kementerian Keuangan, Dewan Jaminan Sosial Nasional, serta Asosiasi Industri Lembaga Keuangan.