Soal Isu Reposisi, Pakar Nilai Polri Tetap Berada pada Posisi Strategis

Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R Haidar Alwi menilai bahwa posisi Polri yang secara jenjang birokratis tetap berada di bawah presiden, sebagaimana janji yang diucapkan Prabowo Subianto saat Pemilu 2024 dan lebih dipertegas lagi dengan komitmen dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah benar adanya.

Ia menilai penting untuk menempatkan seluruh isu tersebut pada konteks yang tepat, negara tidak sedang mengubah arah fundamental mengenai posisi Polri dalam arsitektur ketatanegaraan.

Baca Juga: Boni Hargens Setuju Putusan MK, Durasi Jabatan Kapolri Disesuaikan Berdasarkan Kebutuhan Negara

"Komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sebelum Pemilu 2024 bahwa Polri tetap berada langsung di bawah Presiden masih menjadi pegangan utama yang belum pernah ditarik kembali," kata Haidar Alwi, Jumat (14/11/2025).

Ia menilai janji tersebut bukan sekadar retorika kampanye, namun bagian dari desain besar stabilitas keamanan nasional yang menuntut Polri berada pada posisi strategis, tidak terjebak pada struktur birokratis kementerian yang berpotensi menghambat tanggung jawab institusi penegak hukum.

"Pernyataan tegas Komisi III DPR RI dalam berbagai kesempatan juga memperkuat keyakinan bahwa reposisi Polri ke bawah kementerian bukanlah agenda negara saat ini," tutur Haidar Alwi.

Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB itu menilai sebagai mitra kerja utama dalam pembinaan, pengawasan, dan penyusunan kebijakan terkait kepolisian, Komisi III memahami sepenuhnya bahwa efektivitas Polri sebagai alat negara mengandalkan dua hal yang tidak dapat dinegosiasikan.

"Independensi operasional dan garis komando yang ringkas," tambahnya.

Ia menilai mengubah struktur Polri menjadi di bawah kementerian justru berisiko meningkatkan lapisan koordinasi, memperlambat pengambilan keputusan.

Polri adalah institusi yang harus mampu bertindak cepat dalam menjaga keamanan, melayani masyarakat dan menegakkan hukum.

"Komisi III melihat hal itu secara jernih dan berulang kali menegaskan bahwa Polri tetap berada pada jalur konstitusional yang berlaku: langsung di bawah Presiden," ungkap Haidar Alwi.

Haidar menilai institusi sebesar Polri hanya bisa bekerja optimal ketika setiap anggotanya memiliki rasa aman terhadap masa depan institusi.

"Reformasi Polri yang terjadi bukanlah tentang memindahkan posisi institusi, melainkan memperkuat profesionalisme, akuntabilitas, dan modernisasi," tambahnya.

Baca Juga: Citra Polri di Mata Masyarakat Dianggap Membaik, Komisi Percepatan Reformasi Polri Diminta Jadi Motor Utama Transformasi Kelembagaan

"Tidak ada satupun bukti resmi negara yang menyatakan bahwa reposisi Polri ke bawah kementerian merupakan opsi yang sedang dipertimbangkan secara serius," tegas Haidar Alwi.