Lewat BPD Go Digital, MMI bersama Asbanda dan BSSN Tekankan Pentingnya Keamanan Siber dalam Ekonomi Digital Nasional

Forum acara “BPD GO DIGITAL: Compliance & Innovation” yang berlangsung di Hotel Pullman Bandung, menjadi momen penting bagi dunia perbankan daerah dalam upaya memperkuat langkah menuju perubahan digital yang aman dan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara PT Mitra Mandiri Informatika (MMI) dan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), serta mendapatkan dukungan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Selama tiga hari, forum ini menyajikan solusi-solusi strategis di berbagai bidang, termasuk cyber security, ICoFR (Internal Control over Financial Reporting), e-procurement, dan Artificial Intelligence (AI), yang semuanya ditujukan untuk mendukung inovasi dan tata kelola digital di lingkungan Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia.

Seluruh peserta dari BPD menunjukkan antusiasme dalam mengikuti beragam sesi yang membahas isu-isu kepatuhan, inovasi, dan aspek keamanan di era ekonomi digital. Dalam konteks perubahan yang cepat ini, keamanan siber ditempatkan sebagai fokus utama; hal ini dinilai sebagai fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan sistem keuangan nasional, dan bukan sekadar fitur tambahan teknologi.

Baca Juga: Tingkatkan SDM Lokal, BPDP Sosialisasikan Beasiswa Sawit untuk Generasi Muda NTT

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menyampaikan pandangan bahwa kesuksesan ekonomi digital Indonesia sangat bergantung pada tingkat kesiapan keamanan siber di setiap sektor. Ia menekankan bahwa ekonomi digital diproyeksikan menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terutama saat Indonesia menargetkan posisi sebagai salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045.

“Potensi ekonomi digital Indonesia sangat besar, tetapi di balik peluang itu terdapat risiko yang juga besar. Karena itu, sejak awal kita harus siap dengan strategi mitigasi dan manajemen risiko yang matang,” ujarnya. 

Slamet kemudian menguraikan empat prinsip utama keamanan siber yang harus diterapkan oleh setiap organisasi: keamanan siber harus dilihat sebagai investasi (bukan biaya), dirancang sejak awal (by design) dan tidak reaktif, menjadi tanggung jawab kolektif (bukan hanya tim IT), dan memerlukan komitmen top-down dari manajemen puncak agar kebijakan keamanan efektif.

Ia juga menegaskan bahwa faktor manusia merupakan komponen paling krusial dalam menjaga keamanan siber. Berdasarkan standar SNI 27001:2022, sekitar 70 persen unsur keamanan informasi bergantung pada kesadaran dan perilaku sumber daya manusia. Banyak pelanggaran justru terjadi karena kelalaian individu, seperti mengabaikan pembaruan sistem atau tidak berhati-hati terhadap serangan phishing. “Teknologi boleh semakin canggih, tetapi jika penggunanya tidak memiliki kesadaran keamanan, sistem tetap bisa ditembus,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Subekti Heriyanto, Direktur Operasional Asbanda, menegaskan pentingnya kolaborasi antarseluruh Bank Pembangunan Daerah agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menghadapi tantangan digitalisasi. Ia berharap seluruh BPD dapat saling terhubung melalui sistem transaksi yang terintegrasi, efisien, dan aman. Menurutnya, kolaborasi digital semacam ini bukan hanya memperkuat layanan kepada masyarakat, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi ekosistem keuangan nasional.

“Keamanan digital harus dipandang sebagai investasi strategis, bukan pemborosan. Ini adalah bentuk perlindungan jangka panjang bagi kepercayaan dan reputasi lembaga keuangan,” ujarnya.

Baca Juga: Hadir di InaRI Expo 2025, BPDP Dorong Kolaborasi Riset Sawit dan UMKM

Sementara itu, Herry Prajitno, Customer Advisory Director SAS Indonesia, menambahkan bahwa penerapan Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) dapat menjadi elemen penting bagi BPD dalam menjaga integritas laporan keuangan di era digital. Menurutnya, solusi ICoFR mampu mendeteksi ketidaksesuaian secara otomatis, mempercepat proses audit, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap transparansi lembaga perbankan daerah.

“Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis analitik, BPD dapat memastikan setiap transaksi terekam dan terlacak dengan baik. Hal ini bukan hanya mendukung kepatuhan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas institusi di mata regulator dan masyarakat,” jelas Herry.

Melalui forum BPD GO DIGITAL: Compliance & Innovation, kolaborasi antara MMI, Asbanda, dan BSSN menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital di sektor perbankan tidak sekadar soal adopsi teknologi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan, tata kelola, dan ketahanan digital nasional.