Tingkatkan Layanan, Pemerintah Akan Bangun Ekosistem Haji yang Modern dan Transparan

Staf Khusus Presiden Urusan Haji, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, menyampaikan bahwa pentingnya meningkatkan kualitas layanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Untuk itu, pemerintah ingin membangun ekosistem haji yang modern, transparan, dan akuntabel.

Muhadjir menyebut Presiden Prabowo memiliki perhatian khusus terhadap tata kelola haji yang bersih dan bisa dipertanggungjawabkan. “Beliau sangat ingin membangun tata kelola haji yang lebih sehat dan lebih bersih,” ujarnya saat menghadiri Munas V Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Menurutnya, kualitas penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kenyamanan jamaah, tetapi juga dari peningkatan ketakwaan dan kemabruran. “Kita bertanggung jawab memberi pelayanan terbaik, bukan hanya kenyamanan, tetapi juga memastikan kemabruran jamaah,” tegasnya.

Baca Juga: DPR Sepakati Biaya Haji 2026 Turun Rp2 Juta, BPKH Apresiasi dan Siap Salurkan Subsidi Nilai Manfaat

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Kesthuri, Asrul Aziz Taba, menjelaskan bahwa Munas kali ini dirancang untuk memacu inovasi dan langkah strategis di tengah dinamika industri haji dan umrah. Tujuan utamanya adalah menghadirkan quality arrangement—kerangka layanan yang lebih berkualitas dan terukur.

“Melalui Munas ini, kita ingin melahirkan ide dan strategi baru untuk meningkatkan penyelenggaraan haji dan umrah. Semua demi kenyamanan jamaah serta kemapanan PPIU dan PIHK,” kata Asrul.

Asrul kemudian merinci delapan poin utama yang menjadi landasan penguatan ekosistem haji dan umrah Indonesia. Poin tersebut mencakup pengembangan ekosistem kolaboratif, pembentukan jaringan strategis, peningkatan standar layanan, hingga kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

"Kesthuri hadir sebagai mitra pemerintah dalam mendukung implementasi regulasi terbaru, termasuk revisi atas UU No. 8 Tahun 2019," ucapnya.

Adapun Munas V Kesthuri ini diharapkan ikut mendukung implementasi program pemerintah “5 Pasti Umrah dan Haji”, yang menekankan kepastian legalitas, jadwal, penerbangan, layanan, dan keberangkatan jamaah. Dengan soliditas asosiasi dan dukungan pemerintah, Kesthuri berharap ekosistem haji dan umrah Indonesia mampu tumbuh lebih sehat, terukur, dan kompetitif di kancah global.