Kredit Foto: Ekon.go.id
Menteri Koorfinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan sejumlah poin penting yang disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Presidensi G20 Afrika Selatan 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Gibran menghadiri rangkaian hari pertama KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan dan mengikuti dua sesi pembahasan bertema mengenai ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, ddan pembiayaan pembangunan, serta isu-isu strategis terkait pengurangan risiko bencana, perubahan iklim, transisi energi, dan penguatan sistem pangan.
Baca Juga: Strategi Kemenperin Kembangkan SDM Industri Sesuai Kebutuhan Pasar
Menko Airlangga menjelaskan bahwa dalam pidatonya, Wakil Presiden Gibran menegaskan sejumlah poin penting diantaranya pertumbuhan ekonomi global yang harus berlangsung secara kuat, adil, dan inklusif, dengan dukungan pembiayaan internasional yang mudah diakses, dapat diprediksi, serta setara, khususnya bagi negara-negara berkembang.
Upaya tersebut dapat didorong melalui berbagai instrumen, termasuk penghapusan utang, pengembangan mekanisme pembiayaan yang inovatif, skema blended finance, serta pembiayaan untuk transisi yang berkeadilan.
Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menyoroti solusi digital berbiaya rendah yang telah diterapkan Indonesia dan terbukti efektif, salah satunya sistem QRIS yang kini telah diadopsi oleh sejumlah negara di Asia, termasuk Jepang dan Korea. Inovasi tersebut menjadi contoh konkret bagaimana digitalisasi dapat mendukung inklusi keuangan dan memperkuat kerja sama ekonomi di kawasan.
“Bapak Wakil Presiden juga mendorong dimulainya Dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan atau Artificial Intelligence dengan mempertimbangkan teknologi keuangan yang semakin maju. Kedua, menegaskan bahwa ketahanan pangan bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga kebutuhan mendasar dan investasi strategis,” jelas Menko Airlangga, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Senin (24/11).
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan juga Leaders’ Report yang menyoroti fakta bahwa terdapat sekitar 720 juta penduduk dunia yang masih menghadapi kondisi kelaparan.
Program Makan Bergizi Gratis disebut dapat menjadi salah satu contoh inisiatif nyata yang tidak hanya membantu meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga mendorong pemanfaatan produk lokal, pemberdayaan petani dan peternak, serta memperluas aktivitas ekonomi melalui rantai pasok yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
Pembahasan juga menekankan pentingnya pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari strategi pembangunan Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan ring of fire dan menghadapi berbagai tantangan kebencanaan. Bencana tersebut tidak hanya bersifat alamiah, tetapi sebagian juga merupakan akibat dari ulah manusia.
Hal ini tercermin dari berbagai krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza, Ukraina, Sudan, Sahel, dan sejumlah wilayah lainnya. Berbagai peristiwa tersebut menegaskan perlunya penempatan kemanusiaan di pusat tata kelola global, dan mendorong G20 sebagai teladan.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa sejumlah negara mendukung pernyataan tersebut, termasuk Afrika Selatan yang menutup rangkaian kepemimpinannya di Global South dengan menekankan pentingnya ruang yang lebih besar bagi benua Afrika. Afrika dipandang sebagai benua masa depan dengan pertumbuhan yang cepat serta potensi strategis yang dapat mendorong industrialisasi, pembangunan berkelanjutan, dan stabilitas ekonomi global.
“Di sela-sela G20, Bapak Wakil Presiden juga menghadiri MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turkiye, dan Australia) Leaders Gathering bersama pemimpin dari Meksiko, Korea Selatan, Turkiye, dan Australia. Di kesempatan ini juga Indonesia menyampaikan selamat dan terima kasih atas kepemimpinan Korea Selatan di MIKTA tahun ini, dan tahun depan akan dipimpin oleh Australia,” pungkas Menko Airlangga.
Selain menghadiri berbagai forum tersebut, Menko Airlangga menuturkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara dan lembaga internasional, diantaranya dengan Perdana Menteri Ethiopia, Perdana Menteri Vietnam, Presiden Anggola yang juga merupakan Chair African Union, Presiden Finlandia, Direktur Jenderal World Trade Organization (WTO), dan Sekretaris Jenderal United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Tag Terkait:
Advertisement