Eks Hotel Sultan Diambil Alih, DPR Minta Pemerintah Buktikan Manfaat Nyata bagi Rakyat

Anggota DPR RI, Marinus Gea, menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah dalam mengembalikan aset negara di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), termasuk eks Hotel Sultan, tidak boleh berhenti pada kemenangan hukum semata.

Pemerintah dituntut untuk memastikan aset yang telah diambil alih tersebut benar-benar memberikan kontribusi ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat luas.

"Kemenangan hukum hanyalah output. Yang lebih penting adalah outcome-nya. Apakah penerimaan negara meningkat, apakah manfaat publik bertambah, dan apakah kawasan tersebut menjadi lebih produktif. Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan sesungguhnya," ujar Marinus Gea kepada wartawan, Rabu (24/6/2026).

Marinus memperingatkan pemerintah agar aset strategis yang sudah berhasil direbut kembali tidak dibiarkan terbengkalai. Menurutnya, tanpa pengelolaan yang matang, aset tersebut justru berpotensi menjadi tidak produktif dan menjadi beban finansial baru bagi negara.

Guna menghindari persepsi publik bahwa penertiban ini hanya sebatas perpindahan kontrol administratif, Marinus meminta pemerintah segera membuka rencana kerja (roadmap) pengelolaan kawasan eks Hotel Sultan secara komprehensif.

Poin transparansi pasca-eksekusi yang ditagih DPR:

• Nilai total aset yang berhasil diselamatkan.
• Perbandingan proyeksi penerimaan negara sebelum dan sesudah pengambilalihan.
• Masterplan (rencana induk) baru kawasan eks Hotel Sultan.
• Model pengelolaan baru dan peluang kerja sama dengan pihak swasta.

Di samping aspek fiskal, Marinus mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan dampak sosial yang sensitif akibat penertiban ini. Sektor ketenagakerjaan dan ekosistem bisnis lokal di kawasan tersebut harus mendapatkan jaminan perlindungan dari negara.

"Pemerintah harus memperhatikan jumlah pekerja yang terdampak, status kontrak tenaga kerja, perlindungan hak-hak pekerja, serta keberlangsungan usaha tenant dan vendor yang selama ini bergantung pada aktivitas kawasan tersebut," tegasnya.

Lebih jauh, politisi PDIP ini menilai polemik eks Hotel Sultan harus dijadikan momentum untuk membenahi tata kelola aset negara secara nasional.

Ia menyoroti banyaknya aset negara lain yang masa kerja samanya telah berakhir, kurang dimanfaatkan (underutilized), atau menghasilkan tingkat pengembalian yang sangat rendah.

Sebagai langkah konkret dalam memperkuat pengawasan, Marinus meminta lembaga auditor negara dan kementerian terkait untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh.

"DPR berkepentingan memastikan seluruh aset strategis negara dikelola secara profesional dan akuntabel. Untuk itu, saya meminta BPK, BPKP, serta Kementerian Keuangan melakukan audit terhadap aset-aset strategis bernilai tinggi sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan pengawasan aset negara," pungkas Marinus.