Era Baru Tata Lingkungan: 71 Jenis Data Geospasial Masuk EGIS

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tata Lingkungan 2025 dengan meluncurkan Environmental Geospatial Information System (EGIS), platform nasional pengelolaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) lingkungan hidup.

Peluncuran EGIS menegaskan komitmen KLH/BPLH dalam membangun Satu Data Lingkungan Hidup yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses sebagai dasar kebijakan berbasis bukti.

Hanif menekankan pentingnya penguatan data geospasial melalui EGIS untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan, pengawasan lingkungan, dan pengendalian pembangunan. Ia menyoroti perlunya sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha agar data lingkungan hidup menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan.

“EGIS memastikan data lingkungan hidup akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan — fondasi yang kita butuhkan untuk mengendalikan pembangunan dan melindungi generasi mendatang,” ujar Hanif dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (27/11/2025). 

Baca Juga: KLH/BPLH Libatkan Masyarakat Sipil Perkuat Aksi Iklim Indonesia di COP30

EGIS dirancang sebagai pusat pengelolaan, analisis spasial, dan penyajian IGT lingkungan hidup. Sistem ini telah mengintegrasikan 71 jenis IGT—terdiri dari 31 IGT eksisting dan 40 usulan baru—dengan fitur seperti Peta Interaktif, Analisis Spasial, Tata Kelola IGT, serta layanan berbagi data berbasis API.

Implementasinya menjadi langkah operasional dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup.

Kepala BIG, Muh Aris Marfai, menyampaikan apresiasi atas inisiatif KLH/BPLH dalam memperkuat tata kelola peta dan IGT. Ia menegaskan kesiapan BIG untuk mendukung sinkronisasi standar geospasial lintas instansi.

“Saat ini KLH/BPLH yang didorong terus oleh Bapak Menteri LH dalam pengelolaan peta atau informasi geospasial sudah sangat bagus, dan para pakar lingkungannya memiliki literasi yang cukup tinggi terkait geospasial, tentu ini memudahkan kami dalam berkomunikasi dan berdiskusi ke depannya,” ujar Muh Aris Marfai.

Baca Juga: KLH/BPLH Genjot Kerja Sama Iklim, 44 Proyek Karbon Dipromosikan di COP30

Kepala BMKG, Teuku Faishal Fathani, menegaskan dukungan terhadap penyediaan data meteorologi dan klimatologi untuk mitigasi risiko serta perencanaan tata lingkungan adaptif terhadap perubahan iklim.

“Kami akan mendukung penuh langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup di Indonesia, kolaborasi ini semoga dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dalam melindungi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tutur Teuku Faishal Fathani.

Rakornas Tata Lingkungan 2025 juga membahas percepatan adopsi standar IGT di daerah, mekanisme berbagi data yang aman dan transparan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang geospasial lingkungan. KLH/BPLH menegaskan komitmen mengembangkan EGIS sesuai standar kualitas dan kebutuhan pengguna, dan memastikan akses data yang mendukung pengambilan keputusan berbasis sains.

Baca Juga: RI Mantapkan Diri Jadi Hub Pasar Karbon Regional, KLH/BPLH Bicara Tegas di COP30

Rakornas ini diharapkan memperkuat implementasi Satu Data Lingkungan Hidup, mendorong integrasi data geospasial dalam pembangunan, serta meningkatkan investasi berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan. Dengan EGIS sebagai infrastruktur data, KLH/BPLH menargetkan informasi lingkungan hidup menjadi aset strategis nasional untuk perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.