Bukan Sekadar Logistik, MBG Program Investasi Penguatan SDM

Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar program logistik maupun sosial, namun merupakan program untuk investasi masa depan dengan penguatan sumber daya manusia (SDM).

Hal tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD Dikdasmen), Gogot Suharwoto, dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Program Prioritas 06 (TP-06) Implementasi Makan Bergizi Gratis di Satuan Pendidikan di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Baca Juga: Keberlanjutan Unsur Penting Bagi Masa Depan Industri RI

Menurutnya, pendidikan tidak dapat mencapai mutu optimal jika prasyaratnya, yaitu kesehatan dan fokus kognitif siswa, belum terpenuhi. Perut yang kenyang dengan gizi yang seimbang adalah prasyarat mutlak bagi otak yang cerdas. 

Inilah landasan filosofis dan kebijakan mengapa program ini menjadi mandatory dan prioritas utama Direktorat Jenderal (Ditjen) PAUD Dikdasmen. 

Tercatat, saat ini sebanyak 12. 211.238 peserta didik di 96.358 satuan pendidikan telah menjadi penerima manfaat program MBG. 

“Kami ucapkan terima kasih kepada advokator-advokator ulung kita di UPT seluruh Indonesia, karena hingga saat ini sebanyak 14.821 sekolah telah terimbas program pendampingan dan edukasi Program Prioritas ini,” tutur Gogot, dikutip dari siaran pers Kemendikdasmen, Jumat (12/12).

“Peran kita, di bawah Ditjen PAUD Dikdasmen adalah memastikan program ini terintegrasi penuh ke dalam ekosistem pendidikan, terutama melalui Penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Ini berarti, MBG harus bertransisi dari sekadar pemberian makanan menjadi pembelajaran terapan gizi dan gaya hidup sehat yang berkelanjutan.

Sementara itu, dalam laporannya, Direktur SMP, Maulani Mega Hapsari menambahkan, “Kegiatan ini diselenggarakan sebagai langkah kritis untuk merefleksikan capaian, mengevaluasi proses, dan memetakan strategi pendampingan ke depan, agar implementasi MBG di daerah berjalan optimal.”

Lebih lanjut, Direktur Mega menjelaskan bahwa pelaksanaan Rapat Koordinasi ini didasari oleh urgensi program prioritas nasional dan juga sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rakor UPT Protas MBG Tahun 2025. Pertama, Urgensi Nasional. 

Program MBG adalah bagian integral dari upaya penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan penanggulangan masalah gizi di kalangan peserta didik. Unit Pelakana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia, memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan program ini terintegrasi dengan baik ke dalam ekosistem sekolah.

Kedua, Mandat Kelembagaan. Sesuai dengan peran strategis UPT Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP)/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) maka koordinasi ini wajib dilakukan. 

“Kinerja UPT sebagai penggerak dan inovator di daerah diukur dari seberapa efektif tim di lapangan mampu mengadvokasi Pemda dan mendampingi sekolah dalam menjalankan MBG,” jelas Mega.