Kemen PPPA Pastikan Bantuan Psikologis Bagi Perempuan dan Anak Korban Bencana

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) memastikan selain bantuan logistik, juga menghadirkan layanan pemulihan psikologis serta pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dalam bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Bantuan tersebut disalurkan Kemen PPPA dengan berkolaborasi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dilakukan dari Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Baru, Jakarta, dengan memanfaatkan armada kapal pengawas KKP Orca 06  untuk menjangkau wilayah terdampak.

Baca Juga: Hilirisasi Silika Hadirkan Multiplier Effect Bagi Ekonomi Nasional

“Dalam kondisi bencana, perempuan dan anak sering kali menghadapi kerentanan berlapis. Karena itu, selain bantuan logistik, kami memastikan adanya pendampingan psikologis, layanan trauma healing, serta perhatian terhadap kesehatan reproduksi, termasuk bagi ibu hamil dan anak-anak,” ujar Menteri PPPA, Arifah Fauzi, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Senin (15/12).

Menteri PPPA menjelaskan, Kemen PPPA telah berkoordinasi untuk memastikan layanan pendampingan berjalan optimal. Layanan tersebut meliputi dukungan psikososial, edukasi kesiapsiagaan, serta penguatan klaster perlindungan perempuan dan anak di lokasi pengungsian. Upaya ini juga dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho sasono, menyampaikan bahwa KKP telah mengerahkan armada kapal pengawas untuk mendukung distribusi bantuan ke wilayah terdampak. Hingga saat ini, KKP telah menerima dan menyalurkan sekitar 159 ton bantuan logistik, yang terdiri atas bahan makanan, beras, pakaian layak pakai, serta kebutuhan dasar lainnya.

“Hari ini kami melakukan pemuatan sekitar 50 ton bantuan untuk kemudian diberangkatkan menuju wilayah terdampak. Armada kapal KKP siap mendukung distribusi agar bantuan dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses,” ujar Dirjen PSDKP.

Dirjen PSDKP menambahkan, pengalihan sebagian kapal pengawas untuk misi kemanusiaan tidak mengganggu fungsi pengawasan kelautan dan perikanan. KKP tetap menjaga pengawasan di laut sambil memastikan operasi kemanusiaan berjalan cepat dan tepat sasaran. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap melalui jalur laut dan dilanjutkan dengan distribusi darat, bekerja sama dengan satuan tugas dan pemangku kepentingan di daerah.