RTD Nagara Institute Bersama AFU Bedah Risiko dan Harapan Superholding BUMN Danantara

Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored (AFU) kembali menggelar Round Table Discussion (RTD) bertajuk “Menghitung Risiko dan Harapan Superholding BUMN Danantara” untuk mengkaji tata kelola, risiko, dan akuntabilitas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Diskusi publik ini akan berlangsung di Sahid Raya Hotel & Convention Yogyakarta, Selasa, 16 Desember 2025, sebagai lanjutan RTD sebelumnya di Surabaya.

Forum ini digelar di tengah menguatnya perhatian publik terhadap BPI Danantara, entitas superholding BUMN yang lahir pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Danantara kini mengelola tujuh BUMN induk strategis dengan total 844 entitas anak, baik berbentuk perseroan terbatas maupun perusahaan umum, serta aset yang diperkirakan mencapai USD900 miliar dan berpotensi terus bertambah.

Sebagai pengelola kekayaan publik dalam skala masif, BPI Danantara dinilai memerlukan pengawasan ketat dan pertanggungjawaban terbuka. Isu tata kelola menjadi krusial, tidak hanya terkait besaran modal hingga seribu triliun rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 3G Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN, tetapi juga menyangkut desain kelembagaan, pengawasan, serta mekanisme akuntabilitasnya.

Baca Juga: Danantara Resmi Akuisisi Hotel dan Aset Strategis di Makkah

Direktur Eksekutif Nagara Institute, Dr. Akbar Faizal, S.H., M.Si., menyatakan RTD ini dimaksudkan untuk memediasi beragam pandangan publik mengenai posisi Danantara, apakah benar menjadi solusi pengelolaan BUMN atau justru memunculkan persoalan baru. “Danantara diharapkan menjadi jalan keluar, bukan sebaliknya,” ujar Akbar Faizal.

Ia menambahkan, forum ini disiapkan melalui kajian mendalam yang melibatkan pemikir, pembuat kebijakan, dan kritikus kebijakan. Seluruh proses diskusi akan ditayangkan secara eksklusif melalui kanal YouTube politik @AkbarFaizalUncensored untuk menjamin transparansi dan jangkauan publik. “Sebuah buku akan dibuat dari diskusi ini dan akan kami serahkan kepada Presiden dan pihak Danantara Indonesia sebagai tawaran ide dan gagasan,” katanya.

RTD jilid II ini akan dipandu langsung oleh Akbar Faizal. Diskusi diawali pemaparan hasil riset dari tiga peneliti Nagara Institute, yakni Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Dr. Mohamad Dian Revindo, Ph.D., dan Dr. R. Edi Sewandono, S.H., M.H. Paparan tersebut akan menjadi pengantar bagi dialog bersama para narasumber utama.

Sejumlah figur kunci dijadwalkan hadir sebagai pembicara, antara lain Ketua Komisi XI DPR RI Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H., pakar kebijakan publik Ir. Wijayanto Samirin, MPP, pakar ekonomi Ferry Latuhihin, M.Sc., serta Guru Besar FEB UGM Prof. Wihana Kirana Jaya, M.Soc., Ph.D.

Baca Juga: Danantara Ancang-Ancang Restrukturisasi BUMN Usai Temuan 50% Entitas Tak Sehat

Diskusi akan mengulas isu fundamental superholding BUMN, mulai dari tantangan pengaturan oleh Badan Pengaturan BUMN, tata kelola Danantara, hingga dampaknya terhadap kinerja BUMN ke depan. Pembahasan juga diarahkan pada penguatan pengaturan usaha, optimalisasi kinerja operasional dan investasi, serta jaminan keterbukaan dan akuntabilitas.

Pada level spesifik, forum menyoroti kesiapan Danantara dalam mitigasi risiko, model bisnis, strategi investasi berbasis holdingisasi, hingga efektivitas penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pengelolaan dividen. Isu penggunaan aset BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan serta peran Danantara dalam menjawab kepentingan ekonomi daerah turut menjadi perhatian.

Nagara Institute menilai sedikitnya terdapat lima aspek ekonomi yang perlu dikaji lebih lanjut, yakni sumber pendanaan, tujuan investasi, manajemen portofolio, manajemen risiko, serta komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi. RTD ini diharapkan menghasilkan masukan riset dan policy brief bagi pemerintah dan BPI Danantara dalam mengelola superholding BUMN secara berkelanjutan.