Sulit Saingi LPG, PGN Dorong Pemerintah Ubah Harga Gas Kota

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) tengah memutar otak untuk mengakselerasi penggunaan jaringan gas (jargas) rumah tangga di Indonesia. Pasalnya, meski menawarkan efisiensi tinggi, minat masyarakat rupanya masih "nyangkut" di penggunaan LPG.

Berdasarkan survei internal, sebanyak 56% masyarakat Indonesia masih memilih menggunakan LPG dibandingkan beralih ke city gas (gas kota) atau jargas. Padahal, dari sisi kompetitif harga, jargas Indonesia diklaim jauh lebih murah dibandingkan negara tetangga.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Mirza Mahendra, mengungkapkan bahwa harga jual gas melalui jargas di Jepang, China, bahkan Singapura bisa menyentuh angka US$ 41 per MMBTU.

Baca Juga: Bahlil Jelaskan Posisi BBM, LPG dan Kelistrikan Nasional Jelang Nataru

"Nah di kita harga jargas masih cukup relatif rendah. Karena itu, untuk implementasi jargas ini kita butuh dukungan dari semua stakeholder, baik pemerintah maupun penyedia gas," ujar Mirza dalam diskusi INDEF di Jakarta, Selasa (23/12/2025).

Mirza mengungkapkan saat ini PGN mengelola sekitar 819.000 sambungan rumah tangga (SR). Infrastruktur ini tersebar luas di 18 provinsi dan 74 kota/kabupaten di seluruh Indonesia. 

Meski minat masyarakat saat ini masih fokus pada LPG, Mirza memaparkan data menarik terkait dampak ekonomi jargas. Dengan rata-rata pemakaian 10,5 meter kubik per rumah tangga, jargas saat ini sudah mampu memberikan kontribusi nyata bagi devisa negara.

"Dengan penggunaan 819.000 SR ini, kita bisa menahan laju penggunaan LPG sekitar 86.000 metrik ton per tahun. Ini setara dengan 114 juta meter kubik," ujar Mirza.

Baca Juga: Dukung Transisi Energi Berkelanjutan, PGN Dorong Integrasi Infrastruktur Gas Bumi

Koneksi jargas tersebut berasal dari berbagai skema, mulai dari jargas yang didanai APBN (pemerintah) hingga program mandiri dan kerja sama investasi PGN sendiri.

Salah satu strategi  yang diusulkan PGN adalah reformasi formulasi harga jual. Mirza menyebut pihaknya tengah berdiskusi intens dengan Kementerian ESDM agar harga jargas bisa mengadopsi sistem segmentasi seperti tarif listrik PLN.

"Kami usulkan, dan saat ini sudah diakomodir serta sedang digodok oleh kawan-kawan ESDM untuk penyusunan peraturannya. Kita mengusulkan hampir sama seperti tarif listrik," jelas Mirza.

Dalam skema ini, harga gas tidak lagi dipukul rata, melainkan mengikuti golongan ekonomi pelanggan:

• Masyarakat Ekonomi Rendah: Mendapatkan subsidi harga yang lebih murah (mirip golongan 450 VA atau 900 VA).
• Masyarakat Ekonomi Mampu: Dikenakan tarif yang lebih tinggi sesuai nilai keekonomian.

Selain soal struktur tarif, PGN juga menyoroti adanya tantangan di sektor moneter dan pasokan. Mirza menekankan perlunya jaminan alokasi gas dengan harga pasokan yang kompetitif.

Baca Juga: PGN Gandeng Dart Energy Manfaatkan Gas CBM Tanjung Enim

Apalagi, terdapat risiko mismatch mata uang yang membayangi operasional PGN. 

"Kami membeli alokasi ini menggunakan harga Dolar (USD) dan menjualnya dengan harga Rupiah (IDR). Ada disparitas harga yang cukup lumayan untuk kurs mata uang," tutupnya.