Belanja Pendidikan Darurat Meningkat Bencana Sumatra

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, mengatakan bahwa hingga akhir Desember 2025 ini, total sekolah terdampak bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai 4.149 unit.

“Jumlah sekolah yang terdampak secara keseluruhan ada 4.149 yang di Aceh ada 2.756, kemudian Sumatera Barat 443 dan Sumatera Utara 950,” ujarnya saat acara Konferensi Pers Update Penanganan Bencana Banjir Longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar, Selasa (30/12/2025).

Untuk mendukung operasional sekolah yang belum digunakan secara normal, pemerintah juga menyalurkan berbagai bentuk bantuan fisik dan logistik.

Adapun bentuk dukungan tersebut adalah penyediaan 54 tenda belajar bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat hingga rusak total, masing-masing tersebar di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Baca Juga: Wacana Alih Dana MBG untuk Bencana Saat Libur Sekolah Dinilai Rasional

Selain itu, ada pula bantuan school kit, tenda darurat, dan ruang kelas darurat untuk sekolah yang terdampak bencana. Di Aceh, bantuan sebanyak 15.500 sudah dikerahkan, di Sumatera Barat disalurkan 5.000 bantuan, Sumatera Utara sebanyak 6.500 bantuan, dengan total 27.000 school kit sudah disalurkan.

Untuk tenda, di Aceh sudah dikirimkan sebanyak 78, Sumatera Barat sebanyak 22, dan Sumatera Utara sebanyak 47 dengan total 147.

Kemudian, ruang kelas darurat kini ada 100 di Aceh, 30 di Sumatera Barat, dan 30 di Sumatera Utara dengan total 160 ruang kelas.

Di momen yang sama, Abdul Mu'ti juga menjelaskan bahwa dana operasional darurat yang sudah dikerahkan seluruhnya ada Rp25.91 miliar.

Baca Juga: Kementerian PU Tuntaskan 164 Sekolah Rakyat Tahap I, Lanjutkan Pembangunan Tahap II di 104 Lokasi

"Dana operasional pendidikan darurat yang sudah kami serahkan seluruhnya ada Rp25.91 miliar. Untuk di Aceh Rp11.29 miliar, di Sumatera Barat Rp8.54 miliar dan di Sumatera Utara Rp6.08 miliar," katanya.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penyaluran bantuan pendidikan darurat ini dilakukan berdasarkan hasil pendataan langsung di lapangan dengan melibatkan dinas pendidikan daerah serta berbagai pihak lintas sektor.

Upaya tersebut ditujukan agar belanja pendidikan pascabencana tepat sasaran dan mampu menopang keberlangsungan proses belajar di wilayah terdampak.