Jepang Lega, Larangan Ekspor China Tak Seburuk Prediksi Investor

Kementerian Perdagangan China menegaskan bahwa larangan ekspor barang dual-use hanya akan berdampak pada perusahaan militer dari Jepang. Hal tersebut meredakan kekhawatiran pembatasan ekspor logam tanah jarang ke Negeri Sakura.

Juru Bicara Kementerian Perdagangan China, He Yadong mengatakan bahwa barang dual-use adalah produk, perangkat lunak atau teknologi yang memiliki kegunaan sipil dan militer. Kategori ini mencakup magnet tanah jarang tertentu yang digunakan dalam motor komponen kendaraan seperti spion samping, speaker, dan pompa oli serta memiliki peran yang lebih besar dalam kendaraan listrik (EV).

Baca Juga: Mobil Listrik Proton Malaysia Masih Impor CBU dari China, Belum Produksi Lokal

“Pengguna sipil tidak akan terdampak. China selalu berkomitmen menjaga stabilitas dan keamanan rantai produksi dan pasokan global,” kata He Yadong, dilansir Jumat (9/1).

He tidak menjelaskan apakah unsur tanah jarang termasuk dalam cakupan pembatasan tersebut dan menolak berkomentar ketika ditanya mengenai laporan yang menyebutkan pihaknya sedang mempertimbangkan pengetatan lebih lanjut terhadap lisensi ekspor tanah jarang ke Jepang.

China sendiri memiliki daftar pengendalian ekspor yang mencakup ribuan item dan teknologi dual-use, yang mewajibkan produsen memperoleh lisensi untuk pengiriman ke luar negeri, terlepas dari siapa pengguna akhirnya. Daftar tersebut mencakup setidaknya tujuh kategori tanah jarang menengah dan berat.

“Ekspor ke Jepang untuk tujuan militer, yang berpotensi memiliki aplikasi militer serta semua penggunaan akhir lain yang berkontribusi pada peningkatan kemampuan militer, dilarang,” kata He.

Ia menambahkan bahwa tujuan untuk menghentikan remiliterisasi dan ambisi nuklir mitra dagangnya tersebut sepenuhnya sah, dapat dibenarkan dan sesuai hukum.

Baca Juga: Wujudkan Resolusi 2026, Opus Park Hadirkan Hunian One-Stop Living Berstandar Jepang di Sentul City

Hubungan Beijing dan Tokyo tengah memburuk sejak ucapan kontroversial dari Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Ia menyatakan bahwa respons militer bisa dilancarkan jika ada serangan terhadap Taiwan.