Ponakan Prabowo Jalani Uji Kelayakan Sore Ini, Mitigasi Konflik Kepentingan jadi Sorotan

Pencalonan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menjadi sorotan publik. Thomas yang akrab disapa Tommy merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Komisi XI DPR RI pada Senin sore (26/1/2026).

Menanggapi pencalonan tersebut, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M. Rizal Taufikurahman, menilai proses ini perlu disikapi secara hati-hati, terutama dari sisi tata kelola dan kredibilitas kebijakan moneter.

“Isu utamanya bukan semata kapasitas individu, melainkan persepsi dan praktik independensi bank sentral,” kata Rizal kepada Warta Ekonomi, Jakarta, Senin (26/1/2026). 

Baca Juga: Thomas Djiwandono dan Dicky Kartikoyono Jalani Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI

Jika pencalonan Thomas tetap dilanjutkan, Rizal menekankan perlunya penerapan standar mitigasi konflik kepentingan yang ketat. Hal tersebut mencakup pengunduran diri penuh dari jabatan eksekutif, kejelasan mekanisme pengambilan keputusan kolektif di Dewan Gubernur BI, serta komitmen kuat terhadap kebijakan berbasis data dan mandat inflasi.

Rizal menambahkan, BI memiliki peran strategis sebagai penjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Menurutnya, jarak profesional dari kepentingan fiskal maupun politik menjadi prasyarat penting dalam menjaga independensi bank sentral.

Rizal mengatakan, independensi BI baik secara de jure maupun de facto dipersepsikan akan melemah di tengah kondisi defisit fiskal yang melebar, kebutuhan pembiayaan pemerintah yang besar, serta tekanan nilai tukar yang masih tinggi.

Selain itu, risiko dominasi fiskal dapat meningkat apabila independensi BI tergerus. 

Lebih lanjut, ia menilai BI membutuhkan pimpinan yang memiliki keberanian institusional untuk bersikap independen, termasuk ketika harus mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan jangka pendek pemerintah. 

“Kredibilitas bank sentral di mata pasar dan publik pada akhirnya menjadi aset utama yang harus dijaga,” tutupnya.