Menteri PPPA Dorong Penyediaan Posko Ramah Perempuan dan Anak Korban Tanah Longsor

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mendorong penyediaan posko aman dan ramah perempuan serta anak bagi korban bencana tanah longsor di Dusun Pasirkuning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Hal tersebut disampaikan Menteri PPPA saat mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, meninjau posko bencana tanah longsor pada Minggu (25/1/2026).

Baca Juga: Solusi Purbaya Agar Pegawai Kemenkeu Tak Lagi Cari Pendapatan di Luar Hak

Selain itu, dirinya juga menekankan pentingnya data terpilah agar memudahkan tindak lanjut, terutama terkait jumlah perempuan, anak-anak, lansia, ibu menyusui, dan ibu hamil. 

"Kami juga meminta agar keamanan toilet serta ketersediaan penerangan di posko benar-benar dipastikan," imbuhnya, dikutip dari siaran pers Kemen PPPA, Senin (26/1).

Selain meninjau fasilitas posko, Menteri PPPA juga berdialog langsung dengan para penyintas bencana. Dari hasil dialog tersebut, Menteri PPPA menegaskan bahwa dukungan psikososial dan trauma healing menjadi kebutuhan mendesak.

“Pendampingan layanan dukungan psikososial akan kami prioritaskan, kami akan bekerja sama juga dengan berbagai mitra untuk melakukan trauma healing. Dari dialog yang kami lakukan, kejadian ini meninggalkan luka mendalam, terutama bagi keluarga yang anggotanya masih belum ditemukan,” tutur Menteri PPPA.

Lebih lanjut, Menteri PPPA juga mengimbau masyarakat di pengungsian untuk tidak ragu melapor apabila melihat, mendengar, atau mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Laporan dapat disampaikan melalui layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 atau WhatsApp 08111-129-129.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyampaikan duka cita mendalam atas bencana yang terjadi di Desa Pasirlangu, Kabupaten Bandung Barat. Menurutnya, pemerintah saat ini memprioritaskan penyelamatan jiwa sebagai langkah utama.

“Kedua adalah penanganan korban, mulai dari identifikasi sampai penyerahan korban jenazah kepada keluarga secara bermartabat, perlindungan pengungsi, pelayanan pengungsi, dan yang penting lagi adalah pencegahan bencana susulan,” ujar Menko PMK.

Menko PMK menjelaskan bahwa penanganan longsor dilakukan melalui lima klaster, yakni pencarian dan penyelamatan, kesehatan, logistik, perlindungan sosial, dan infrastruktur. Seluruh unsur pemerintah pusat dan daerah, Tentara Negara Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta relawan terus berkoordinasi di lapangan.

“Tadi Bapak Wakil Presiden sudah membahas dengan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati Bandung Barat mengenai rencana relokasi untuk menghindari dampak susulan. Identifikasi lahan dan lain-lain tadi sudah diminta untuk segera dilakukan,” kata Menko PMK.