Celios Nilai Ada Campur Tangan Pemerintah Dibalik Mundurnya Mahendra dan Inarno

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengungkapkan adanya sejumlah kekhawatiran terhadap pasar modal Indonesia menyusul pengunduran diri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Selain Mahendra, dua pejabat tinggi OJK lainnya juga mengundurkan diri, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK) Inarno Djajadi serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK) I.B. Aditya Jayaantara.

Baca Juga: Mahendra Siregar Putuskan Mundur dari OJK!

Bhima menilai mundurnya para pejabat tersebut tidak terlepas dari tekanan Presiden Prabowo Subianto setelah melemahnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir.

“Apa yang dilakukan Mahendra dan Inarno adalah kritik langsung dan vulgar terhadap tekanan dari Presiden,” kata Bhima kepada Warta Ekonomi, Jakarta, Jumat (30/1/2026). 

Ia menilai tekanan tersebut juga berkaitan dengan dorongan kebijakan baru yang menaikkan porsi investasi dana pensiun dan asuransi di saham menjadi 20 persen dari sebelumnya hanya 8 persen. 

Menurut Bhima, kebijakan tersebut mengandung risiko besar bagi sektor jasa keuangan. 

“Sepertinya ada tekanan dari eksekutif, dari Presiden terutama perubahan porsi besar-besaran asuransi dan jasa keuangan dalam investasi di saham,” tuturnya. 

Baca Juga: Dirut BEI Iman Rachman Mundur Setelah IHSG Terpukul

Bhima memperingatkan bahwa kebijakan tersebut berpotensi mengorbankan sektor jasa keuangan demi menahan arus keluar modal asing. Selain itu, adanya risiko terulangnya kasus serupa Asabri, di mana dana institusi besar masuk ke saham-saham spekulatif di pasar modal.

“Seolah jasa keuangan mau dikorbankan untuk tahan keluarnya modal asing. Padahal ada risiko Asabri jilid 2 dimana BUMN masuk ke saham spekulatif di bursa saham,” terangnya. 

Bhima menyatakan, mundurnya pejabat OJK berpotensi memicu penurunan kepercayaan investor global terhadap pasar modal Indonesia. 

“Investor akan distrust dengan penglelolaan pasar keuangan, banyak lembaga internasional akan downgrade atau menurunkan minat berinvestasi di Indonesia,” terangnya. 

Lebih lanjut, ia menilai kondisi ekonomi akan mengalami guncangan sebagai bentuk kerapuhan dan hilangnya independensi dari lembaga otoritas keuangan. 

“Ini masalah yang cukup serius. Elite cracking benar benar sedang terjadi,” ucapnya.