Tekan Impor LPG, Pemerintah Ubah Batu Bara Jadi Gas

Pemerintah Indonesia memperkuat upaya memutus ketergantungan terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang selama ini membebani neraca perdagangan. Salah satu strategi yang ditempuh adalah percepatan hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai bahan bakar substitusi LPG.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarnomengatakan, pengembangan DME menjadi pilar penting dalam mendorong swasembada energi nasional. Kebutuhan LPG dalam negeri yang mencapai sekitar 8 juta ton per tahun, dengan lebih dari 75% masih dipenuhi dari impor, menjadi dasar percepatan transisi tersebut.

Menurut Tri, hilirisasi batu bara kalori rendah menjadi DME dinilai strategis karena mampu mengonversi sumber daya domestik menjadi bahan bakar alternatif yang lebih mandiri dan berbiaya lebih kompetitif.

Baca Juga: Pertamina dan MIND ID Kolaborasi Hilirisasi Batu Bara jadi DME untuk Kurangi Impor LPG

“Dengan adanya DME ini dapat mensubstitusi atau mengganti daripada LPG tersebut,” kata Tri dalam acara Energy Outlook di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

Selain sebagai substitusi LPG, proyek DME juga menjadi bagian dari peta jalan hilirisasi jangka panjang sektor energi dan mineral. Tri menyampaikan, pemerintah memproyeksikan hilirisasi hingga 2040 akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

“Diharapkan juga pada tahun 2040, peta terkait jalan hilirisasi akan diproyeksikan menghasilkan nilai investasi sebesar 618 miliar dolar AS, di mana akan menghasilkan kontribusi terhadap GDP sebesar 235,9 miliar, nilai ekspor mencapai 857,9 miliar dolar AS, kemudian menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 3 juta orang,” ujarnya.

Baca Juga: Konsumsi Gas Melon Naik, Pemerintah Didorong Atur Ulang Penyaluran LPG Subsidi

Sejalan dengan pengembangan DME, pemerintah juga menargetkan pembangunan jaringan transmisi gas serta penguatan infrastruktur kilang berjalan beriringan dengan tahap komersialisasi. Penguatan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mendukung distribusi dan pemanfaatan DME secara luas.

Apabila proyek DME berjalan sesuai rencana, pemerintah menilai Indonesia akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menghadapi volatilitas harga energi global pada tahun-tahun mendatang, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.