Kredit Foto: Dok. Kemendikdasmen
Vika Cahyawati dari ULT menjelaskan bahwa kehadiran layanan ini bertujuan mendekatkan kanal pengaduan dan konsultasi langsung kepada para pemangku kepentingan. Sementara itu, layanan GTK menjadi salah satu gerai terpadat karena melayani konsultasi seputar Pendidikan Profesi Guru (PPG), guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), peningkatan kualifikasi akademik, hingga isu guru paruh waktu.
Pengunjung pameran dari Taman Baca Masyarakat Alam Riang, Jombang, Zaki Hanin Nafillah, menilai informasi Sekolah Unggul Garuda sangat relevan bagi komunitas di daerah. “Informasi ini sangat dibutuhkan, terutama bagi anak-anak di desa yang akses pendidikannya masih terbatas,” ujarnya.
Partisipasi Nasional dan Arah Kebijakan ke Depan
Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 diikuti oleh berbagai unsur strategis, mulai dari pimpinan Komisi X DPR RI dan Komite III DPD RI, enam menteri dan kepala lembaga, hingga 76 kepala dinas pendidikan provinsi dan 514 kepala dinas pendidikan kabupaten/kota. Kegiatan ini juga melibatkan organisasi profesi, mitra pembangunan, atase pendidikan, serta pusat-pusat SEAMEO.
Selama pelaksanaan, peserta akan mengikuti sidang sembilan komisi yang membahas isu strategis pendidikan, mulai dari wajib belajar 13 tahun, digitalisasi pembelajaran, evaluasi TKA, hingga pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan artifisial.
Melalui Konsolidasi Nasional ini, Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan arah kebijakan pendidikan nasional dengan kebutuhan nyata di daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi pusat, daerah, dan mitra pembangunan dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
