Kejahatan Makin Canggih, Pakar Dorong Terobosan Hukum Hadapi Kejahatan Digital

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai aparat penegak hukum perlu mengantisipasi perkembangan teknologi yang kian cepat seiring meningkatnya kecanggihan modus kejahatan, khususnya di sektor ekonomi dan keuangan digital. Menurutnya, kecepatan inovasi teknologi belum sepenuhnya diimbangi oleh kesiapan regulasi dan penegakan hukum.

Suparji menyampaikan, terdapat tiga aspek utama yang perlu diperkuat untuk menghadapi kejahatan berbasis teknologi, yakni peraturan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum. Ia menilai dari sisi substansi, hukum yang berlaku perlu dievaluasi untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan.

“Perlu ada evaluasi terhadap kelemahan hukum dalam mengantisipasi kejahatan yang semakin canggih dan terorganisasi,” ujar Suparji, dikutip Rabu (18/2/2026).

Ia menyatakan aparat penegak hukum, termasuk hakim, perlu berani melakukan terobosan hukum dalam menangani perkara pidana yang memanfaatkan teknologi untuk menyamarkan perbuatan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar penegakan hukum tetap efektif dan memberikan efek jera.

“Berikan hukuman seberat-beratnya. Siapa pun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Terapkan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan bila perlu rampas aset-asetnya,” kata Suparji.

Meski demikian, ia menegaskan asas praduga tidak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Namun, apabila suatu tindak pidana yang berdampak luas terhadap perekonomian terbukti di persidangan, Suparji menilai sanksi maksimal dapat dijatuhkan untuk mencegah pengulangan kejahatan serupa.