Impor Mobil untuk Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Melanggar Asta Cita

Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, menegaskan bahwa rencana pemerintah mengimpor 105 ribu unit mobil untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bertentangan dengan Asta Cita, program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Para pembantu presiden harus menerjemahkan dan menjalankan dengan benar cita-cita Bapak Presiden, yaitu Asta Cita, konsep Prabowonomics, dan Sumitronomics. Kapan lagi kita bisa mewujudkan pemikiran yang nasionalistik dan sesuai konstitusi seperti yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto," ujar Gobel dalam pernyataannya pada Jumat, 20 Februari 2026.

Sebelumnya, pemerintah melalui BUMN Agrinas Pangan Nusantara berencana mengimpor sekitar 105 ribu unit kendaraan niaga dari India, terdiri dari mobil pick up dan truk, untuk kebutuhan transportasi logistik KDMP. Nilai pengadaan kendaraan tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Berdasarkan data, total penjualan berbagai jenis mobil pada 2025 mencapai 803.687 unit, dengan rincian pick up sebanyak 110.674 unit dan truk sedang sekitar 25 ribu unit. Angka penjualan tersebut mengalami penurunan 7,2 persen dibandingkan 2024, seiring melemahnya daya beli masyarakat.

Rachmat Gobel mengingatkan bahwa instrumen fiskal dan BUMN seharusnya menjadi pengungkit ekonomi dan industri nasional, terutama di tengah perlambatan ekonomi global. Menurutnya, kekuatan fiskal dan BUMN dapat menciptakan lapangan kerja serta memperkuat daya beli masyarakat.

"Pemerintah berjanji dalam kampanye untuk membuka banyak lapangan kerja di tengah tingginya angka pengangguran. Fiskal dan BUMN harus mendorong hal tersebut. Berapa tenaga kerja yang terserap dari pembelian mobil impor ini? Apalagi pengangguran terbesar adalah lulusan pendidikan vokasi. Jika industri otomotif bergerak, akan banyak lulusan SMK yang terserap. Impor mobil di tengah situasi ini sangat ironis dan kontradiktif, seperti lelucon yang tidak lucu," tegasnya.

Lebih lanjut, Gobel menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Asta Cita sebagai rujukan program kerjanya. Pada Asta Cita pertama disebutkan, "Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia." 

Ia mengingatkan bahwa ideologi Pancasila tidak hanya mencakup aspek politik dan filosofis, tetapi juga harus diterjemahkan ke dalam sistem ekonomi. Menurutnya, politik dan ekonomi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga di Indonesia dikenal konsep Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Konstitusi.