Board of Peace hingga Hilirisasi Jadi Instrumen Kunci Dorong Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Ketegangan geopolitik global dan disrupsi teknologi mendorong pemerintah, dunia usaha, dan akademisi menajamkan kolaborasi kebijakan untuk menjaga ketahanan nasional sekaligus mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Strategi tersebut mencakup penguatan koordinasi fiskal–moneter, percepatan hilirisasi sumber daya alam, pengelolaan UMKM agar naik kelas, hingga diplomasi strategis melalui keterlibatan Indonesia dalam board of peace.

Isu tersebut mengemuka dalam diskusi President Club bertajuk Indonesia’s Forward: Kolaborasi untuk Ketahanan Nasional yang digelar di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Jumat (6/1).

Chief Economist Trimegah Sekuritas & Soemitro Economic Forum Fakhrul Fulvian menilai dunia tengah memasuki fase perubahan struktural yang membawa risiko sekaligus peluang ekonomi.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) mempercepat efisiensi, namun juga meningkatkan risiko kebocoran data yang berpotensi mengganggu ketahanan nasional.

Baca Juga: Strategi Purbaya Keluarkan RI dari Kutukan Ekonomi 5%

Di tengah dinamika tersebut, Fakhrul menekankan pentingnya penguatan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter agar dunia usaha tetap bergerak. “Negara perlu mengambil kebijakan yang tepat agar ekonomi mampu tumbuh menuju target 8 persen,” ujarnya.

Dari sisi pertahanan, Staf Khusus Menteri Pertahanan RI Kris Wijoyo Soepandji menyatakan pertumbuhan ekonomi dan pertahanan merupakan dua sisi yang tidak terpisahkan.

Ia merujuk pada konsep defence supports economy dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan swasembada pangan, energi, dan air sebagai fondasi ketahanan nasional sekaligus pendorong ekonomi.

“Mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak mudah. Namun jika seluruh elemen terkonsolidasi dengan gotong royong, target tersebut bisa dicapai,” kata Kris.

Kris juga menanggapi perdebatan publik terkait keterlibatan Indonesia dalam board of peace di tengah konflik geopolitik global. Ia menilai langkah tersebut merupakan keputusan strategis untuk menjaga posisi Indonesia dalam percaturan global.

“Pilihan Presiden Prabowo Subianto tidak mudah, tetapi saya yakin beliau mewarisi kebijaksanaan para pendiri bangsa,” ujarnya.

Dari perspektif struktural ekonomi, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty menilai sumber daya alam dan hilirisasi mineral menjadi game changer untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Menurutnya, Indonesia memiliki keunggulan serupa dengan Chili yang berhasil memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan.

“Game changer kita di mineral, tinggal butuh roadmap kelembagaan yang kuat,” kata Telisa.

Baca Juga: Airlangga Siapkan Strategi Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5,6% pada 2026

Ia menegaskan kedaulatan nasional tidak berarti menutup diri dari investor asing, melainkan menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kepercayaan investor agar tercipta penyerapan tenaga kerja dan penerimaan pajak yang optimal.

Selain itu, pemerintah perlu mendorong UMKM agar naik kelas mengingat kontribusinya mencapai 60 persen PDB dan 97 persen penyerapan tenaga kerja.

Sementara itu, Executive Director President Club Chandra Setiawan menyoroti pentingnya regulasi yang pro pertumbuhan, stabilitas, dan keadilan bagi pelaku usaha.

Ia menilai ketimpangan wilayah masih menjadi hambatan serius karena indeks persaingan usaha baru kuat di Pulau Jawa.

“Jika indeks persaingan usaha hanya berada di Pulau Jawa, maka akan ada ketimpangan. Pertumbuhan 8 persen sulit tercapai,” ujar mantan Komisioner KPPU periode 2012–2018 dan 2018–2024 itu.