105 Ribu Mobil untuk Kopdes, Banggar DPR: Impor Mobil Niaga Belum Tentu Lebih Hemat

Rencana pengadaan 105 ribu mobil niaga impor dari India kembali memicu perhatian karena dinilai berpotensi menimbulkan beban ekonomi baru bagi negara. Sejumlah pihak menilai keputusan tersebut perlu ditinjau ulang karena menggunakan dana publik dalam skema jangka panjang.

Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, mengingatkan bahwa penggunaan anggaran negara harus melalui perhitungan yang cermat. Belanja pemerintah dinilai tidak boleh hanya berfokus pada harga awal yang terlihat lebih murah.

Ia menilai rencana pembelian kendaraan niaga oleh PT Agrinas Pangan Nusantara perlu dikaji kembali karena sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kondisi fiskal pemerintah yang terbatas dinilai harus menjadi pertimbangan utama.

"Rencana pembelian mobil ini memakai APBN dan bersifat multiyears. Dengan struktur APBN yang terbatas ruang fiskalnya, harusnya setiap pembelian barang dan jasa memakai uang APBN diperhitungkan manfaat ekonominya," ujar Said dikutip dari ANTARA, Rabu (25/2/2026).

Menurut Said, harga pembelian yang tampak lebih rendah belum tentu mencerminkan efisiensi sebenarnya. Sejumlah komponen biaya tambahan perlu diperhitungkan sejak awal.

Ia menyoroti aspek layanan purna jual dan kesiapan jaringan distribusi suku cadang sebagai faktor penting. Tanpa dukungan tersebut, kendaraan impor dinilai bisa menimbulkan biaya tambahan.

"Kalau ini semua diperhitungkan, bisa jadi harganya lebih mahal dari niatan awal efisiensi," tuturnya. 

Kajian dari Center of Economic and Law Studies menunjukkan potensi dampak ekonomi yang luas dari kebijakan impor tersebut. Studi tersebut mengukur kemungkinan dampak terhadap berbagai sektor ekonomi nasional.

Berdasarkan perhitungan lembaga tersebut, produk domestik bruto diperkirakan berpotensi berkurang hingga Rp39,29 triliun. Penurunan aktivitas ekonomi juga diperkirakan dapat memengaruhi pendapatan masyarakat.

Pendapatan masyarakat diperkirakan berpotensi turun sekitar Rp39 triliun apabila impor kendaraan dilakukan dalam skala besar. Dampak tersebut mencerminkan keterkaitan sektor otomotif dengan ekonomi nasional.