PLTS 100 GW Butuh US$70 Miliar, Reformasi RUPTL Disebut Jadi Penentu

Institute for Essential Services Reform (IESR) memproyeksikan target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan investasi sekitar US$70 miliar.

Kebutuhan pendanaan besar tersebut menjadi salah satu temuan utama dalam kajian The Solar Archipelago: Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty yang dirilis IESR bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Skala pendanaan tersebut menempatkan program PLTS 100 GW bukan sekadar proyek energi terbarukan, melainkan agenda restrukturisasi sistem ketenagalistrikan nasional.

Baca Juga: Kementerian ESDM Targetkan 34 PLTSa Mulai Beroperasi 2027

IESR menilai integrasi penuh target 100 GW ke dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) menjadi prasyarat utama. Tanpa penyesuaian bauran pembangkit, ruang penetrasi energi surya dinilai akan sangat terbatas.

Kepala Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha, menyebut fase awal pengembangan sebenarnya telah tersedia melalui potensi 26 GW PLTS terdesentralisasi berbasis desa dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Tahap ini dinilai menjadi fondasi sebelum ekspansi berskala nasional.

Namun, untuk mencapai target penuh 100 GW, diperlukan konsekuensi kebijakan terhadap pembangkit berbasis fosil.