Pemerintah Dorong Ekonomi Biru Berbasis Masyarakat Pesisir

“Penguatan peran masyarakat di tingkat tapak menjadi kunci agar ekonomi biru tidak berhenti sebagai jargon kebijakan,” kata Dina.

Dari sisi perencanaan pembangunan, Bappenas menekankan pentingnya integrasi ekonomi biru ke dalam dokumen perencanaan daerah. Tanpa masuk ke dalam kerangka pembangunan daerah, manfaat ekonomi laut dinilai sulit dirasakan secara merata oleh masyarakat pesisir.

Selain aspek ekonomi dan lingkungan, tata kelola ekonomi biru juga dituntut inklusif. Pengarusutamaan GEDSI (gender, equity, disability, and social inclusion) dipandang penting agar perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya tidak tersisih dari aktivitas ekonomi kelautan.

Baca Juga: Pangsa Ekonomi Syariah RI Baru 40%, Ma'ruf Amin Targetkan Naik 75%

Ketua Lembaga Pengelola Awik-Awik Teluk Jor Mustamin menegaskan, keberhasilan ekonomi biru sangat bergantung pada cara pandang terhadap laut. “Ekonomi biru hanya akan berhasil jika laut tidak semata dipandang sebagai komoditas, tetapi sebagai ruang hidup yang dikelola bersama masyarakat pesisir,” ujarnya.

Sejumlah rekomendasi strategis terus didorong, antara lain harmonisasi kebijakan ekonomi biru dengan perlindungan ekosistem, penguatan tata kelola pesisir yang transparan dan inklusif, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha sosial berbasis kelautan, serta perluasan skema pendanaan yang berpihak pada pemberdayaan masyarakat pesisir.