Kemkomdigi Cegah Vendor Lock-In Dalam Rencana Induk Pemerintahan Digital Nasional 2025–2045

Pemerintah ingin memastikan data nasional tidak terkunci dalam satu sistem atau vendor tertentu.

“Aspek ketidaktergantungan pada pihak lain, pencegahan vendor lock-in, serta penguatan kedaulatan data nasional, harus menjadi perhatian dan prioritas utama,” tutur Meutya dalam acara rencana peluncuran induk pemerintahan digital, Kamis (26/2/2026).

Meutya lantas menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil.

Pertama, pemerintah memulai dari penguatan tata kelola ekosistem Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik.

Setiap PSE publik wajib mendaftarkan sistem elektroniknya, serta melakukan pemutakhiran data secara berkala.

Kebijakan ini bertujuan agar negara memiliki visibilitas penuh terhadap sistem yang beroperasi, mulai dari siapa pengelolanya, bagaimana standar keamanannya diterapkan, hingga bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya ditetapkan.