Kemkomdigi Cegah Vendor Lock-In Dalam Rencana Induk Pemerintahan Digital Nasional 2025–2045

Kedua, dalam payung regulasi yang sama, setiap instansi pemerintah didorong melakukan klasifikasi data berbasis risiko.

Langkah ini dinilai krusial, mengingat data merupakan aset strategis bangsa yang menjadi dasar pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, serta penyelenggaraan pelayanan publik.

Ketiga, pemerintah mendorong pemisahan antara lapisan data dan aplikasi layanan publik.

Dengan pendekatan ini, data dapat berdiri sebagai aset strategis negara, dan tidak terkunci dalam satu sistem tertentu, atau terjebak dalam praktik vendor lock-in.

Keempat, pemerintah mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai platform pertukaran data antarinstansi.

SPLP dirancang untuk memungkinkan integrasi layanan secara terstandar, terdokumentasi, dan terlindungi.