Carut Marut MBG, DPR Beri Resep untuk Perbaiki Tata Kelola

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyoroti perihal Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi polemik di publik. Menurutnya, program ini wajar menjadi perhatian publik mengingat jangkauan programnya yang mencapai puluhan juta penerima.

Atas hal ini, ia berpandangan, Presiden Prabowo memiliki pemikiran bahwa kualitas gizi anak anak Indonesia perlu ditingkatkan. Sepemikiran dengan presiden tersebut, menurut Said, agenda ini mulia sekaligus penting, sebab rata rata prevalensi gizi kronis anak anak Indonesia masih tinggi, sekitar 19 persen, artinya setiap 100 kelahiran, 19 persen di antaranya mengalami gizi kronis.

“Persentase ini tergolong menengah-tinggi, ukuran WHO harus di bawah 10 persen untuk kategori rendah,” ujar Said dalam keterangan tertulisnya yang dikutip di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Intervensi gizi melalui School Feeding Program seperti MBG ini telah lama dikerjakan oleh banyak negara maju. Beberapa di antaranya, yaitu Tiongkok, Jepang, dan negara negara skandinavia seperti; Finlandia dan Norwegia, yang ditiru oleh negara negara berkembang seperti India dan Brazil. “Hasilnya cukup sukses,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Program MBG digulirkan Presiden Prabowo sebagai cara intervensi kebijakan agar gizi anak anak Indonesia membaik. Karena itu, menurutnya, MBG memiliki cita cita mulia, dan atas hal itu patut didukung.

Baca Juga: BGN Akui Temukan Roti Berjamur, Buah Berbelatung, Hingga Telur Busuk di MBG

“Bahwa dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan di sana sini, justru itulah peran dan tugas DPR, seperti saya di Badan Anggaran untuk memberikan saran saran yang konstruktif, agar tata kelolanya semakin baik, sehingga target intervensinya tercapai,” pesannya.

Meskipun demikian, ia memberikan tiga resep dalam memperbaiki tata kelola MBG. Pertama, yang harus diperbaiki adalah pengelolaan dapur, atau SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).