Komdigi Bakal Pulihkan Akses Wikimedia Setelah Proses Pendaftaran PSE Rampung

Alexander menambahkan, kewajiban pendaftaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab platform kepada publik.

Melalui proses tersebut, pemerintah dapat memiliki jalur koordinasi yang jelas dengan penyedia layanan digital, termasuk dalam penanganan konten ilegal maupun perlindungan hak pengguna.

“Namun, keterbukaan informasi harus berjalan selaras dengan kepatuhan hukum."

"Pendaftaran PSE merupakan bentuk akuntabilitas platform kepada publik, sekaligus memastikan adanya narahubung yang jelas untuk koordinasi teknis, penanganan konten ilegal, serta perlindungan hak-hak pengguna di Indonesia,” tuturnya.

Ia juga menegaskan, status organisasi nirlaba tidak menjadi pengecualian dalam kewajiban melindungi data pribadi warga Indonesia.

“Di ruang digital, risiko keamanan tidak memandang status organisasi, sehingga akuntabilitas melalui pendaftaran resmi menjadi penting agar ekosistem digital kita tetap aman, terpercaya, dan berdaulat,” jelasnya.