Bahlil Usul Program Kompor Listrik Sasar Rumah Tangga 900 kVA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan program kompor listrik senilai Rp815,56 miliar yang ditargetkan mulai berjalan pada 2027. Program tersebut diarahkan menyasar rumah tangga dengan daya listrik maksimal 900 kilovolt ampere (kVA).

“Salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik. Nah ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kVA supaya rakyat kita di daerah-daerah, di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan daya listrik kapasitas daya mereka yang ada,” kata Bahlil dalam paparan Pagu Indikatif Kementerian ESDM TA 2027 di Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).

Ia menyebut kebijakan ini didorong oleh tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang mencapai sekitar 80% per tahun.

“Kita kan tahu bahwa LPG itu 80 persen kita impor. Dan devisi kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal 120 triliun. Pada saat harga ICP seperti ini, itu pasti di atas 130 triliun. Subsidinya di atas 80 triliun,” ujarnya.

Bahlil menilai kondisi tersebut perlu direspons dengan diversifikasi energi, termasuk di sektor rumah tangga.

Terkait penolakan program serupa sebelumnya, ia mengatakan pemerintah kini menggunakan pendekatan teknologi yang berbeda.

“Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang semakin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan teknologi kompor listrik yang lama,” katanya.

Baca Juga: Bahlil Usulkan Pagu Rp815,56 Miliar untuk Program Kompor Listrik di 2027

Baca Juga: Soal Gelar Doktor di UI, Bahlil: Kalau saya tidak layak, kenapa saya…

Berdasarkan Pagu Indikatif TA 2027, total anggaran Kementerian ESDM diusulkan sebesar Rp27,33 triliun, dengan porsi terbesar untuk Program Strategis/Infrastruktur sebesar Rp22,48 triliun atau 82%.

Selain kompor listrik, anggaran juga mencakup pembangunan pipa gas bumi Dusem (MYC) Rp3,94 triliun, jaringan gas rumah tangga (Jargas) Rp5,21 triliun, serta listrik desa (Lisdes) Rp9,74 triliun.