Kredit Foto: Wafiyyah Amalyris K
Pejabat lain yang hadir antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri juga ikut dalam rapat tersebut.
Sekretariat Presiden menyatakan kebijakan efisiensi energi menjadi bagian dari strategi menjaga keberlanjutan pasokan nasional. Langkah ini juga diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
"Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah berupaya memastikan kebijakan penghematan energi dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat," demikian siaran resmi Sekretariat Presiden.
Dalam kesempatan terpisah, Airlangga Hartarto menjelaskan skema WFH menjadi salah satu opsi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Kebijakan tersebut dirancang untuk menekan mobilitas tanpa mengganggu produktivitas.
Ia menyebut skema WFH direncanakan berlaku satu hari dalam lima hari kerja. Penerapannya juga akan mencakup aparatur sipil negara, sektor swasta, hingga pemerintah daerah.
Baca Juga: Respons Konflik Timur Tengah, Bahlil Singgung Penerapan WFH untuk Hemat BBM
"Teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN, tetapi juga swasta, dan juga pemda-pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi, nanti sesudah konsepnya matang, kita akan segera informasikan ke publik lebih detail," ujar Airlangga.
Kebijakan efisiensi energi ini disiapkan sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi krisis energi global. Pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara penghematan energi dan kelangsungan aktivitas ekonomi nasional.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Fajar Sulaiman
Tag Terkait:
