KKP dan UNDP Jalankan seaBLUE Project, 1.126 Pelaku Usaha Kelautan Terdata

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama United Nations Development Programme (UNDP) memperkuat implementasi seaBLUE Project (Strengthening Livelihood of Small-Scale Fishers and Promoting Sustainable Local Economic Development through the Blue Economy) di Kabupaten Morotai, Provinsi Maluku Utara.

Proyek yang didukung Pemerintah Jepang ini telah menghasilkan tiga capaian utama. Pertama, registrasi Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan (Kusuka) bagi 1.126 pelaku usaha. Kedua, pelatihan masyarakat yang melibatkan 300 peserta, terdiri atas Sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) dan Sertifikasi Keterampilan Penanganan Ikan (SKPI) bagi 240 nelayan. Ketiga, pelatihan diversifikasi olahan hasil laut bagi 60 orang untuk memperkuat ekonomi lokal.

Baca Juga: KKP Miliki PBA Terakreditasi Pertama di Indonesia, Jamin Mutu Produk Perikanan

Output kedua meliputi implementasi teknologi ramah lingkungan berupa freezer atau kotak pendingin berbasis panel surya di 19 titik pada 17 desa, electric boat engine atau perahu listrik berbasis panel surya di Galo-Galo, serta pelatihan bagi teknisi dan operator untuk mendukung pemanfaatan teknologi tersebut.

Sementara itu, output ketiga berupa penguatan tata kelola usaha melalui registrasi kapal untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 230 kapal, pemasangan Automatic Identification System (AIS) bagi nelayan yang telah memiliki NIB, serta pelatihan bagi 60 aparatur sipil negara (ASN) daerah.

"Para penyuluh kelautan dan perikanan di Morotai akan terus mendampingi implementasi proyek ini, sekaligus mengawal berbagai program prioritas KKP di wilayah setempat agar manfaatnya berkelanjutan," ujar Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Pusluh KP) Yayan Hikmayani, dikutip dari siaran pers KKP, Minggu (22/3).

Selain seaBLUE Project, KKP juga telah memberikan perhatian besar bagi Morotai melalui pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan serta pengembangan SDM, seperti Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono agar seluruh program tersebut didampingi secara intensif oleh para penyuluh kelautan dan perikanan.

Ketua KDMP setempat menyampaikan apresiasi atas dukungan KKP serta mengusulkan pembangunan ruang pengolahan tuna menjadi tuna loin dengan memanfaatkan fasilitas cold storage yang telah tersedia. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjual tuna dalam bentuk utuh, tetapi juga mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah yang berpotensi ekspor.

Di Pulau Galo-Galo, National Project Coordinator seaBLUE Rifki Furqan mengapresiasi kinerja para penyuluh yang dinilai telah melampaui target proyek. Salah satu contohnya adalah pencapaian target registrasi 1.000 Kartu Kusuka di berbagai lokasi yang berhasil dipenuhi hanya dari satu lokasi kegiatan.

Dari sisi manfaat ekonomi dan sosial, hasil analisis Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) BPPSDM KP menunjukkan bahwa proyek ini memiliki Social Return on Investment (SROI) dengan total investasi sebesar Rp243 juta dan estimasi total manfaat selama lima tahun sebesar Rp759 juta. Dengan demikian, diperoleh net benefit sebesar Rp515 juta, titik impas (break even point/BEP) dalam dua tahun, serta rasio SROI sebesar 3,1. Artinya, setiap Rp1 investasi menghasilkan Rp3,1 manfaat sosial dan ekonomi.

Yayan juga mengapresiasi capaian positif di lapangan, termasuk keberhasilan para penyuluh dan kisah sukses masyarakat peserta pelatihan. Salah satu contohnya adalah Yenni, ibu rumah tangga peserta pelatihan pengolahan ikan, yang kini telah mampu memproduksi dan memasarkan hasil olahan tuna hingga ke luar Morotai. Sebelum mengikuti pelatihan, suaminya yang berprofesi sebagai nelayan kerap membagikan secara gratis kelebihan tuna yang tidak laku dijual kepada masyarakat. Kini, kelebihan tangkapan tersebut dapat langsung diolah menjadi produk bernilai tambah.

Produk yang saat ini dikembangkan antara lain nugget tuna, yang dapat bertahan hingga dua bulan dalam penyimpanan freezer tanpa bahan pengawet. Ke depan, masyarakat direncanakan mengembangkan produk turunan lain seperti sosis ikan, bakso ikan, dan dalam waktu dekat juga kecap ikan.

Selain membantu diversifikasi produk, proyek ini juga menekan biaya operasional nelayan. Yenni menuturkan, sebelumnya suaminya harus membeli es balok hingga Rp100.000 per hari untuk kebutuhan penanganan hasil tangkapan. Kini, masyarakat telah mampu memproduksi es sendiri, bahkan menjualnya ke tempat lain untuk menambah pendapatan.

Menurut Yayan, para lulusan pelatihan pengolahan juga memiliki potensi besar untuk menjadi pemasok bahan pangan bergizi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Galo-Galo, yang menyediakan makanan bergizi berbasis ikan bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta lanjut usia.

Sekretaris Daerah Kabupaten Morotai M. Umar Ali menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, harga sumber protein lain seperti daging, telur, dan ayam relatif mahal di wilayah tersebut, sehingga ikan menjadi sumber protein utama masyarakat.

Rangkaian kunjungan lapangan juga diisi dengan peninjauan berbagai fasilitas dan kegiatan masyarakat, mulai dari Shelter Green Technology yang dilengkapi charging station dan kotak pendingin, fasilitas SPPG, budi daya rumput laut, hingga pengolahan sabun organik berbahan mangrove.

Baca Juga: KKP Buka Kolaborasi untuk Pembangunan SPBUN di KNMP Jepara

“Dengan adanya teknologi baru berbasis panel surya tersebut, biaya produksi dapat ditekan dan pendapatan masyarakat meningkat secara signifikan. Dengan berbagai capaian ini, implementasi seaBLUE Project di Morotai diharapkan mampu memperkuat ekonomi biru sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Peran penyuluh sangat diperlukan untuk mendampingi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan,” ungkap Yayan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta para penyuluh KP yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi role model pelaksanaan program prioritas berbasis ekonomi biru.