Kredit Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
"Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Dandim tidak tahu?” Ucapnya.
Di tengah upaya pembenahan, pemerintah juga telah mengambil langkah tegas terhadap aparat yang melanggar.
Sejumlah pejabat tinggi disebut telah diberhentikan dan diproses secara hukum.
"Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang 3, bintang 2 yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan," tuturnya.
Arah kebijakan ini memperlihatkan kombinasi antara pembinaan internal dan penegakan disiplin yang ketat.
Pemerintah berupaya memastikan perubahan berjalan tidak hanya di tingkat struktural, tetapi juga dalam praktik di lapangan.
Baca Juga: Hilirisasi Jadi Syarat Utama, Prabowo Tegas Atur Investasi Asing
Dengan pendekatan tersebut, reformasi aparat penegak hukum diharapkan mampu memperkuat legitimasi negara di mata publik.
Upaya ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih kredibel dan berkelanjutan. (*)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Yaspen Martinus
