Lengkapi Fasilitas Lembaga Negara, Otorita IKN Siapkan Anggaran Rp20 Triliun

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kelanjutan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN Nusantara. Proyek strategis ini dilaporkan membutuhkan total alokasi anggaran mencapai Rp20 triliun.

Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan pembangunan tersebut masuk dalam kategori pengerjaan Batch 2. Selain itu, proyek ini dikerjakan melalui skema kontrak tahun jamak untuk periode tahun 2025 hingga 2027.

Konstruksi kawasan ini mencakup pembangunan gedung perkantoran utama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Di samping itu, seluruh ekosistem pendukung lembaga negara tersebut juga turut dibangun secara terintegrasi.

“Kebutuhan anggaran untuk pekerjaan konstruksi ini sebesar Rp20 triliun,” ujar Basuki dalam rapat kerja bersama DPR RI, Senin (30/3/2026). Terlebih lagi, langkah ini menjadi fase krusial untuk melengkapi fasilitas lembaga negara di luar eksekutif.

Implementasi konstruksi Batch 2 telah mulai bergulir sejak tahun 2025 dengan alokasi dana awal Rp3,68 triliun. Selain itu, anggaran tersebut digunakan untuk mendanai 25 paket pekerjaan fisik maupun supervisi manajemen konstruksi.

Paket pekerjaan fisik meliputi pembangunan gedung kantor, jaringan jalan, hingga sistem Multi-Utility Tunnel (MUT). Di samping itu, infrastruktur dasar seperti embung dan jaringan perpipaan air minum juga masuk dalam skala prioritas.

Pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp3,7 triliun dalam DIPA tahun 2026 untuk melanjutkan proyek tersebut. Pasalnya, pendanaan ini merupakan bagian dari tahun kedua pelaksanaan kontrak tahun jamak yang telah disepakati.

Pembangunan IKN terus mengandalkan skema pembiayaan kolaboratif antara APBN dengan pihak swasta. Selain itu, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) tetap menjadi instrumen utama dalam pendanaan infrastruktur.

Terdapat 17 calon pemrakarsa dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp158,73 triliun di berbagai sektor utama. Di samping itu, sekitar 50 investor swasta telah menandatangani kerja sama strategis dengan nilai investasi Rp66 triliun.

Sektor investasi yang digarap meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, hingga kawasan residensial komersial. Dengan demikian, ekosistem IKN diharapkan dapat segera berfungsi secara optimal sebagai pusat pemerintahan baru yang modern.

Baca Juga: Otorita IKN Kantongi Komitmen Investasi Baru Rp1,27 Triliun untuk Perkuat Ekosistem Hunian

Rincian Anggaran Batch 2 (Kawasan Legislatif & Yudikatif)

• Total Anggaran: Rp20 Triliun (Periode 2025–2027) 
• Alokasi 2025: Rp3,68 Triliun (15 Paket Fisik, 13 Supervisi) 
• Alokasi 2026: Rp3,7 Triliun (Lanjutan Kontrak Multi-Years) 
• Cakupan Proyek: Gedung Kantor, Jaringan Jalan, MUT, Embung, Air Minum