Mitigasi Risiko Fiskal, Pemerintah Didorong Reaktivasi Insentif Kendaraan Listrik

Sejumlah ekonom dan pakar energi mendesak Pemerintah Indonesia memperkuat dan melanjutkan pemberian insentif kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV).

Langkah ini dinilai mendesak sebagai instrumen mitigasi risiko fiskal, di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia, serta upaya mengurangi ketergantungan kronis terhadap impor BBM.

Ekonom Bank Permata Joshua Pardede, menyoroti ketidakpastian pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah, yang mengancam jalur logistik Selat Hormuz.

Jalur ini sangat krusial karena mengalirkan sekitar 20% konsumsi minyak global.

Hingga akhir Maret 2026, harga minyak brent tercatat masih bertahan tinggi di kisaran 108 dolar AS per barel.

“Dalam kondisi seperti ini, mengurangi ketergantungan pada BBM menjadi semakin mendesak."

"Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat insentif pembelian kendaraan listrik,” kata Joshua kepada Warta Ekonomi, Senin (30/3/2026).

Ia menambahkan, insentif seperti PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) terbukti efektif mendorong pembentukan pasar, meski di tengah kontraksi pasar otomotif nasional.

Senada dengan itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman, memperingatkan adanya risiko nyata perlambatan adopsi EV, jika stimulus fiskal tidak dilanjutkan, terutama pada segmen pasar kelas menengah.

“Tanpa stimulus lanjutan, risiko perlambatan adopsi EV sangat nyata, terutama di segmen middle market."

"Berakhirnya insentif fiskal pada 2025 meningkatkan harga efektif kendaraan listrik, dan mempersempit basis konsumen potensial,” ucap Rizal kepada Warta Ekonomi.

Rizal mencatat, estimasi subsidi energi 2026 berada di kisaran Rp210 triliun, dengan sensitivitas fiskal sebesar Rp6–7 triliun untuk setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel.

“Kenaikan harga minyak sebesar 10 dolar AS per barel dapat menambah beban subsidi hingga Rp60–70 triliun."

"Substitusi 1 juta kendaraan listrik berpotensi menghemat konsumsi minyak sekitar 13 juta barel per tahun,” jelasnya.

Momentum Pertumbuhan Pasar

Dari perspektif perbankan lain, Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro melihat insentif EV merupakan kunci untuk menekan beban subsidi energi jangka panjang, mengingat posisi Indonesia sebagai net importir minyak mentah.

Data menunjukkan pangsa penjualan mobil listrik meningkat signifikan dari 6% pada 2024 menjadi 17% pada 2025.

"Jika insentif serupa diterapkan di tengah harga minyak yang sedang tinggi, maka kenaikan share mobil listrik diperkirakan akan lebih tinggi, karena biaya BBM berpotensi jauh lebih mahal dibandingkan biaya listrik untuk EV," ulas Andry kepada Warta Ekonomi.

Namun, ia mengingatkan adanya risiko perlambatan pada 2026, jika industri masih bergantung pada impor tanpa dukungan kebijakan yang berlanjut.

Kunci pada Daya Beli

Sementara, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti, menekankan tanpa dukungan kebijakan, pertumbuhan pasar EV mungkin hanya akan stagnan di kisaran 5 hingga 10 persen.

Ia menyebut daya tarik kendaraan listrik sangat bergantung pada kemampuan bayar masyarakat.

“Pangsa pasar kuncinya ada di kemampuan membayar."

"Kalau pembiayaannya tidak menarik, masyarakat sulit beralih,” kata Yayan kepada Warta Ekonomi.

Berdasarkan kajiannya, peralihan ke EV secara bertahap dapat menghasilkan penghematan BBM nasional sekitar 10 hingga 15 persen.

Meski populasi kendaraan listrik di Indonesia hingga pertengahan 2025 baru mencapai 252.593 unit, para ahli sepakat keberlanjutan insentif adalah keharusan.

Baca Juga: Lonjakan Harga Minyak Membebani APBN, Pengamat Dorong Percepatan Kendaraan Listrik

Joshua Pasaribu menyarankan agar ke depan stimulus diberikan secara lebih presisi.

“Solusi terbaik bukan kembali ke subsidi luas, melainkan insentif yang lebih presisi untuk model dengan kandungan lokal tinggi, pembeli pertama, serta armada dengan penggunaan intensif,” papar Joshua. (*)