Menkum Supratman: Platform Bisa Diblokir Jika Langgar PP TUNAS

"Alhamdulillah PP ini mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat, khususnya para orang tua," ujar Teddy dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut PP TUNAS beberapa waktu lalu, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, regulasi tidak akan berjalan efektif jika tidak saling bekerja sama.

"Kami memohon kerja sama dari seluruh masyarakat, orang tua, anak-anak, dan rekan-rekan pers, untuk memastikan agar regulasi ini dapat berjalan maksimal dan berdampak baik bagi seluruh generasi muda Indonesia," katanya.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, tidak menerima kompromi terkait aturan PP Tunas.

“Kami kembali tegaskan tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan, dan setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang juga berlaku di Indonesia,” ujar Meutya dalam konferensi pers terkait implementasi PP Tunas di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

PP TUNAS sendiri mengatur kewajiban platform digital, khususnya yang berisiko tinggi, untuk membatasi atau menonaktifkan akun pengguna di bawah usia 16 tahun.

Baca Juga: Kepatuhan Platform Digital Terhadap PP TUNAS Masih Timpang

Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terkontrol.

Dengan sikap tegas tanpa kompromi, pemerintah berharap seluruh platform segera menyesuaikan sistem dan kebijakan mereka, sehingga perlindungan anak di ruang digital tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar terlaksana. (*)