Buntut Perang Iran, Trump Lakukan Reshuffle Kabinet Besar-Besaran

Presiden Donald Trump dilaporkan mempertimbangkan perombakan (reshuffle) kabinet secara luas di tengah meningkatnya tekanan politik akibat konflik dengan Iran.

Langkah ini mencuat setelah pencopotan Jaksa Agung Pam Bondi pada pekan ini dan sejumlah sumber menyebutkan, keputusan tersebut mencerminkan meningkatnya frustrasi Trump terhadap dampak politik dari perang yang masih berlangsung.

Menurut laporan Reuters, setidaknya lima sumber yang mengetahui diskusi di Gedung Putih mengungkapkan bahwa perombakan kabinet dipertimbangkan sebagai upaya reset bagi pemerintahan.

Konflik yang telah memasuki pekan kelima itu dilaporkan memicu lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM), menekan tingkat kepuasan publik terhadap Trump, serta meningkatkan kekhawatiran di kalangan Partai Republik menjelang pemilihan paruh waktu pada November mendatang.

Sejumlah sekutu politik menilai pidato televisi Trump pada 1 April 2026 lalu dimaksudkan untuk menunjukkan kendali atas situasi justru tidak efektif dan gagal meyakinkan publik.

Hal ini memperkuat pandangan di lingkaran dalam pemerintahan bahwa perubahan strategi, termasuk komposisi pejabat, menjadi kebutuhan mendesak.

“Melakukan perombakan untuk menunjukkan adanya tindakan bukanlah hal yang buruk, bukan?” ujar seorang pejabat Gedung Putih, seperti dikutip Reuters.

Para sumber yang terdiri dari tiga pejabat Gedung Putih dan dua pihak lain itu berbicara secara anonim mengingat sensitifnya isu perombakan kabinet.

Meski belum ada kepastian siapa saja yang akan dicopot, sejumlah nama mulai disebut berada dalam posisi rentan. Di antaranya Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard dan Menteri Perdagangan Howard Lutnick.

Spekulasi ini menguat setelah Trump sebelumnya juga mencopot Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem serta Pam Bondi dalam beberapa pekan terakhir.

Di tengah tekanan politik dan eskalasi konflik, rencana reshuffle ini dinilai menjadi salah satu langkah Trump untuk menata ulang arah kebijakan sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.