Menkeu Purbaya Akui Desain Coretax Cacat dan Picu Praktik Joki Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti maraknya jasa joki dalam penggunaan sistem perpajakan terbaru, Coretax. Ia mengakui bahwa kemunculan perantara tersebut disebabkan oleh celah desain sistem yang sulit diakses masyarakat umum.

Kompleksitas sistem saat ini dinilai terlalu tinggi bagi pengguna awam sehingga membuka peluang bisnis bagi pihak ketiga. Selain itu, Purbaya menyebut adanya ruang kosong antara sistem dan pengguna yang dimanfaatkan oleh penyedia jasa perangkat lunak.

“Desainnya agak cacat rupanya,” ujar Purbaya di kantornya, Senin (6/4/2026). Terlebih lagi, ia menegaskan bahwa pemerintah akan segera memperbaiki sistem tersebut agar tidak lagi memerlukan bantuan joki.

Celah dalam sistem Coretax ini baru teridentifikasi oleh Kementerian Keuangan dalam kurun waktu kurang dari satu bulan terakhir. Selain itu, Purbaya mensinyalir adanya kelemahan yang sengaja diciptakan untuk memunculkan praktik bisnis di tengah sistem.

Pemerintah berkomitmen untuk menyederhanakan antarmuka sistem agar lebih ramah bagi seluruh wajib pajak. Di samping itu, pengawasan terhadap integritas sistem digital perpajakan akan diperketat guna menghindari penyalahgunaan data.

“Nanti saya beresin,” tegas Purbaya menanggapi keresahan masyarakat mengenai sulitnya akses mandiri ke layanan pajak. Terlebih lagi, durasi perbaikan sistem akan diupayakan secepat mungkin demi kenyamanan administrasi publik.

Praktik joki dinilai muncul sebagai konsekuensi logis dari adanya kesempatan dalam desain teknologi yang belum sempurna. Selain itu, sinkronisasi antara kebutuhan pengguna dan kapabilitas sistem menjadi fokus evaluasi utama saat ini.

Pihak kementerian tengah melakukan audit menyeluruh terhadap struktur pengembangan perangkat lunak Coretax. Di samping itu, keterlibatan pihak luar dalam ekosistem perpajakan akan dibatasi untuk menjaga keamanan siber nasional.

Baca Juga: Coretax Error Lagi, Purbaya Usut Oknum Internal yang Libatkan Vendor Lama

Modernisasi sistem perpajakan diharapkan dapat berjalan secara inklusif tanpa memberatkan masyarakat kecil. Terlebih lagi, transparansi dalam proses perbaikan sistem menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan para wajib pajak.

Efektivitas pemungutan pajak nasional sangat bergantung pada kemudahan akses teknologi yang disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian, penyempurnaan Coretax menjadi prioritas utama kementerian keuangan dalam agenda transformasi digital tahun ini.