Efisiensi Anggaran Paksa Kementerian Ubah Cara Kerja, Tak Bisa Lagi Jalan Sendiri

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah mulai mendorong perubahan cara kerja kementerian, dari yang sebelumnya berjalan sendiri menjadi lebih kolaboratif lintas sektor. Tekanan fiskal membuat birokrasi tidak lagi bisa mengandalkan pola lama dalam menjalankan program.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa kebijakan efisiensi justru menjadi momentum untuk mendorong inovasi dalam pelaksanaan program. Salah satu strategi utama yang ditempuh adalah memperkuat kerja sama dengan kementerian dan lembaga lain.

“Jadi kita harus sisir dulu, tapi kita siap. Jadi artinya itu (efisiensi anggaran), sekali lagi, memaksa kita lebih inovatif. Khusus untuk bagaimana strategi kami mengatasinya, tadi saya sampaikan di depan Komisi IX, kita dengan membangun kolaborasi lintas kementerian,” kata Yassierli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta (9/4/2026).

Pendekatan ini terlihat dari sejumlah program pelatihan dan pilot project yang dijalankan bersama kementerian lain. Kemnaker mulai mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki dengan program dari kementerian teknis untuk meningkatkan efisiensi.

Kerja sama tersebut melibatkan Kementerian Kehutanan, Kementerian Koperasi, hingga Badan Gizi Nasional dalam berbagai program pelatihan. Model ini memungkinkan pemanfaatan fasilitas, instruktur, dan skema sertifikasi secara bersama.

“Jadi skema-skema seperti ini. Kami memiliki balai, kami memiliki instruktur, kami memiliki skema sertifikasi, kemudian kementerian teknis tersebut ada program, kemudian juga ada sharing pembiayaan di situ,” ujar Yassierli.

Pola ini menandai pergeseran dari kerja sektoral menjadi kolaboratif.

Di sisi lain, efisiensi anggaran juga memaksa kementerian melakukan penyesuaian dalam pengeluaran operasional. Pembatasan perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan administratif menjadi langkah yang diambil untuk menekan biaya.

“Kalau yang lain mungkin, kalau itu terkait dengan rapat dan seterusnya, tentu semangat kita adaptasi sekarang lah dengan kita bisa melakukan online, kita akan optimalkan itu,” kata Yassierli. 

Kebijakan efisiensi tersebut merujuk pada surat Kementerian Keuangan yang mengatur pengurangan anggaran dari rupiah murni. Dalam skema ini, anggaran Kemnaker mengalami efisiensi sebesar Rp181,8 miliar melalui pergeseran dan penyesuaian belanja.

Meski demikian, Kemnaker tetap berupaya menjaga kinerja program dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Hingga awal April 2026, realisasi anggaran kementerian tersebut telah mencapai lebih dari 30 persen.

Baca Juga: Berkat Efisiensi Biaya, Platinum Wahab Nusantara Sukses Tekan Kerugian

Kondisi ini menunjukkan bahwa tekanan anggaran tidak hanya berdampak pada angka, tetapi juga mendorong transformasi dalam cara kerja birokrasi. Kementerian kini dituntut lebih adaptif, efisien, dan terbuka terhadap kolaborasi lintas sektor.

Efisiensi anggaran tidak lagi sekadar kebijakan penghematan, tetapi menjadi pendorong perubahan struktural dalam birokrasi pemerintah. Transformasi ini berpotensi membentuk pola kerja yang lebih terintegrasi di masa depan.