Di Tengah Kebijakan WFH, ASN Kemenperin Terapkan Cara Kerja Baru

Di tengah kebijakan pemerintah yang menerapkan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melakukan penyesuaian pola kerja.

Sejalan dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN di instansi pemerintah, Kemenperin memastikan seluruh fungsi pelayanan—baik kepada masyarakat maupun pelaku usaha—tetap berjalan optimal, responsif, dan tepat waktu.

“Penerapan cara kerja baru bukanlah bentuk penurunan kinerja, melainkan upaya peningkatan efektivitas dan produktivitas berbasis output. Melalui pendekatan ini, ASN di lingkungan Kemenperin didorong untuk lebih fokus pada hasil kerja yang terukur dengan tetap menjunjung tinggi profesionalisme,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Eko S.A. Cahyanto di Jakarta, dikutip dari siaran pers Kemenperin, Jumat (10/4).

Sekjen Kemenperin menegaskan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah menginstruksikan seluruh unit kerja untuk tetap beroperasi sesuai Standar Pelayanan (SP) dan Maklumat Pelayanan yang berlaku. Dengan demikian, pemangku kepentingan di sektor industri tetap mendapatkan layanan yang berkualitas tanpa hambatan teknis maupun administratif.

Transformasi pola kerja ini didukung dengan penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja berbasis data secara berkala. Mekanisme tersebut bertujuan agar setiap unit kerja dapat memastikan pencapaian target kinerja secara transparan dan akuntabel, sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan.

“Digitalisasi menjadi kunci. Kemenperin mengoptimalkan pemanfaatan platform digital mulai dari proses koordinasi internal hingga penyelenggaraan layanan publik teknis. Hal ini memungkinkan proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi, sehingga kami lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan dunia industri,” papar Eko.

Di sisi lain, penerapan pola kerja fleksibel ini juga diiringi dengan penguatan gerakan hemat energi di lingkungan perkantoran. Kemenperin mendorong optimalisasi penggunaan listrik, air, serta fasilitas pendukung lainnya secara lebih efisien melalui pengendalian operasional dan pemanfaatan sarana kerja secara selektif. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan pemborosan energi sekaligus meningkatkan efisiensi belanja operasional.

Baca Juga: PNS hingga PPPK Mulai WFH, Pemerintah Tetapkan Aturan Baru

Baca Juga: Kebijakan TKDN Diperkuat, Kemenperin Hadirkan LSP untuk Jamin Kompetensi Verifikator

Upaya tersebut sejalan dengan komitmen Kemenperin dalam mendukung agenda industri hijau dan pembangunan berkelanjutan (ESG) yang menjadi prioritas dalam transformasi sektor manufaktur nasional. Efisiensi energi tidak hanya berdampak pada penghematan anggaran, tetapi juga memperkuat peran pemerintah dalam mendorong praktik ramah lingkungan.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, Kemenperin menegaskan kesiapannya dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang modern dan berdaya saing. Pelayanan publik yang prima diharapkan dapat terus menjaga iklim investasi dan produktivitas sektor industri di tanah air.