Kritik Anggaran Motor Kepala SPPG, Influencer DJ Donny Bandingkan dengan Pembangunan 10 Ribu Sekolah

Perdebatan mengenai arah belanja negara kembali memanas setelah muncul kritik yang menyoroti potensi ketimpangan dalam penentuan prioritas anggaran. Isu ini mencuat bukan sekadar soal angka, tetapi menyangkut arah pembangunan yang dipilih pemerintah dalam jangka panjang.

Sorotan tersebut disampaikan oleh Donny Gahral Adian yang menilai bahwa penggunaan anggaran negara seharusnya lebih diarahkan pada sektor fundamental seperti pendidikan. Ia melihat adanya potensi besar yang belum dimanfaatkan secara optimal.

“Uangnya bisa perbaiki dan bikin 10 ribu sekolah, tapi dipakai beli pickup Kopdes dan motor MBG,” ujarnya dikutip dari Instagram @dj_donny.

Pernyataan itu menjadi titik awal perdebatan karena menghadirkan kontras yang sangat tajam. Di satu sisi, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan, sementara di sisi lain anggaran digunakan untuk mendukung operasional program tertentu.

Menurut Donny, pendidikan memiliki dampak jangka panjang yang jauh lebih signifikan dibandingkan belanja yang bersifat jangka pendek. Ia menilai keputusan anggaran seharusnya mempertimbangkan manfaat berkelanjutan bagi generasi mendatang.

“Kalau kita bicara pembangunan, pendidikan itu fondasi utama. Tanpa itu, kita hanya menyelesaikan masalah sesaat,” kata dia.

Ia juga menyoroti bahwa keputusan fiskal tidak boleh hanya berorientasi pada efek cepat atau popularitas program. Dalam pandangannya, arah kebijakan harus tetap berpijak pada kebutuhan strategis bangsa.

“Anggaran negara itu terbatas. Jadi setiap rupiah harus benar-benar punya dampak besar,” ujarnya menambahkan.

Di sisi lain, program seperti pengadaan kendaraan operasional memang memiliki tujuan untuk memperlancar distribusi dan implementasi kebijakan di lapangan. Namun, menurut Donny, hal tersebut tetap harus diuji dari sisi urgensi dan efektivitasnya.

“Bukan berarti program itu tidak penting, tapi kita harus lihat skala prioritasnya. Mana yang paling mendesak dan berdampak luas,” kata dia.

Perbandingan dengan pembangunan 10 ribu sekolah menjadi simbol kritik yang lebih luas. Angka tersebut bukan hanya ilustrasi, tetapi mencerminkan peluang besar yang bisa dimanfaatkan jika anggaran dialihkan ke sektor pendidikan.

Dalam konteks yang lebih luas, kritik ini juga menyoroti dilema klasik dalam kebijakan publik. Pemerintah kerap dihadapkan pada pilihan antara intervensi cepat melalui program sosial dan investasi jangka panjang seperti pendidikan.

Donny menilai bahwa kedua pendekatan tersebut memang penting, namun keseimbangannya harus dijaga dengan cermat. Tanpa itu, arah pembangunan bisa menjadi tidak konsisten.

“Kita butuh program jangka pendek, tapi jangan sampai mengorbankan masa depan. Pendidikan itu investasi, bukan beban,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan anggaran. Menurutnya, publik berhak mengetahui bagaimana dana negara digunakan dan sejauh mana dampaknya.

“Kalau masyarakat tahu dan paham, kepercayaan itu akan tumbuh. Tapi kalau tidak jelas, kritik seperti ini akan terus muncul,” katanya.

Lebih jauh, ia menilai bahwa perdebatan ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi pemerintah. Bukan sekadar merespons kritik, tetapi memperbaiki mekanisme penentuan prioritas secara menyeluruh.

“Kita tidak boleh anti kritik. Justru ini jadi bahan evaluasi agar ke depan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Baca Juga: Kadin Dorong Pengusaha Manfaatkan Peluang MBG

Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, setiap kebijakan anggaran menjadi semakin krusial. Kesalahan dalam menentukan prioritas dapat berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, Donny menegaskan bahwa arah belanja negara harus benar-benar berpihak pada kepentingan jangka panjang. Ia berharap pemerintah dapat lebih selektif dalam menentukan program yang didanai.

“Pada akhirnya, yang kita kejar itu kualitas manusia Indonesia. Dan itu dimulai dari pendidikan,” kata dia.

Perdebatan ini pun diperkirakan tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Selama masih ada kesenjangan antara kebutuhan dasar dan realisasi anggaran, kritik serupa akan terus bermunculan.