Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Iran Tuntut Ganti Rugi Perang 270 Miliar Dolar AS, Wacanakan Pungutan Pajak di Selat Hormuz

Iran Tuntut Ganti Rugi Perang 270 Miliar Dolar AS, Wacanakan Pungutan Pajak di Selat Hormuz Kredit Foto: Annisa Nurfitri
Warta Ekonomi, Jakarta -

Iran bersikap tegas dengan menuntut kompensasi penuh atas kerusakan infrastruktur akibat serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Kerugian perang yang ditaksir mencapai ratusan miliar dolar ini dipastikan akan menjadi salah satu agenda utama dalam perundingan lanjutan.

Utusan Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (14/4) menyatakan bahwa lima negara di kawasan regional juga harus ikut bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Tuntutan ini didasari oleh tuduhan bahwa wilayah kelima negara tersebut telah digunakan sebagai titik peluncuran serangan ke wilayah Iran.

Lebih lanjut, Teheran juga melempar wacana untuk menutupi kerugian perang melalui pembentukan "Protokol Selat Hormuz". Skema ini nantinya akan mencakup pengenaan pajak bagi kapal-kapal komersial yang melintasi jalur perairan vital tersebut.

Juru Bicara Pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, membeberkan bahwa estimasi awal kerugian negara telah mencapai angka yang fantastis.

"Iran telah menderita kerugian langsung maupun tidak langsung sekitar 270 miliar dolar AS sejak dimulainya perang AS-Israel pada 28 Februari lalu," ungkap Mohajerani dalam wawancaranya dengan kantor berita Rusia, RIA Novosti, yang dirilis pada Selasa (14/4).

Meski tidak merinci rincian pasti dari kerusakan tersebut, Mohajerani memastikan bahwa tuntutan kompensasi ini telah menjadi pokok bahasan dalam negosiasi pekan lalu antara Teheran dan Washington di Pakistan.

Ia juga menegaskan isu serupa akan terus diangkat dalam setiap potensi perundingan di masa depan bersama AS dan para mediator.

Pemerintah Iran saat ini masih terus melakukan asesmen terhadap kerusakan luas yang melumpuhkan berbagai infrastruktur kritis negara.

Fasilitas minyak dan gas, perusahaan petrokimia, pabrik baja, pabrik aluminium, hingga kompleks militer dilaporkan berulang kali menjadi target gempuran. Otoritas setempat memprediksi upaya pemulihan fasilitas-fasilitas vital ini akan memakan waktu hingga bertahun-tahun.

Dampak serangan tidak hanya terbatas pada sektor industri pertahanan dan energi. Jaringan jembatan, pelabuhan, jalur kereta api, universitas, pusat penelitian, hingga sejumlah pembangkit listrik dan pabrik desalinasi air dilaporkan terkena hantaman langsung.

Lebih tragisnya lagi, serangan tersebut juga merusak dan menghancurkan sejumlah besar rumah sakit, sekolah, serta permukiman warga sipil.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Tag Terkait:

Advertisement