Kondisi Industri Baja Indonesia Terjepit, Krakatau Steel Siapkan Strategi Reborn dan Proyek Baru

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk memaparkan tekanan yang masih membayangi industri baja nasional, mulai dari ketergantungan impor, utilisasi pabrik yang rendah, gejolak geopolitik global, hingga persaingan harga dari produsen luar negeri. Di tengah kondisi itu, perseroan menyiapkan transformasi internal dan proyek hilirisasi untuk memperkuat daya saing.

Direktur Utama Krakatau Steel Akbar Djohan mengatakan industri baja merupakan fondasi utama pembangunan ekonomi dan infrastruktur nasional. Karena itu, kekuatan industri baja domestik dinilai penting untuk menopang agenda pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Tanpa kekuatan industri baja dalam negeri, program-program pemerintah akan menemui kendala baik dari sisi ketersediaan, daya saing, maupun competitiveness,” ujar Akbar dalam acara Coffee Morning with CEO di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Menurut dia, kondisi industri baja nasional tidak lepas dari dampak geopolitik global, gangguan rantai pasok, serta kebijakan perdagangan internasional yang berubah cepat.

Akbar menyebut kapasitas produksi baja nasional saat ini sekitar 18 juta ton per tahun, sementara kebutuhan domestik berada di kisaran 23 juta hingga 25 juta ton per tahun. Selisih kebutuhan tersebut masih diisi impor.

Ia menambahkan, utilisasi industri baja nasional juga masih di bawah 60% dari kapasitas terpasang. Artinya, sebagian fasilitas produksi belum beroperasi optimal.

“Kita tidak anti-impor. Tetapi harus ada keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan kemampuan produksi nasional,” katanya.

Baca Juga: Krakatau Steel Tancap Gas 2026, Target Produksi Naik dan Impor Dipangkas

Baca Juga: Indonesia Perkuat Posisi Global dengan Pertumbuhan Konsisten Industri Baja

Akbar juga menyoroti persaingan global, terutama dari China yang memiliki kapasitas produksi lebih dari 1,3 miliar ton per tahun dan memasok lebih dari separuh kebutuhan baja dunia.

“Harga yang dikirim dari China sudah di bawah harga produksi di dalam negeri. How to compete? Tidak bisa,” ujarnya.

Selain itu, biaya energi di Indonesia disebut lebih mahal dibanding negara pesaing. Harga gas industri di China sekitar US$2-US$3 per mmbtu, sedangkan di Indonesia bisa mencapai US$6 hingga lebih tinggi untuk skema non-subsidi.