Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

PYC: Transparansi dan Mitigasi Risiko Kunci Implementasi Nuklir di Indonesia

PYC: Transparansi dan Mitigasi Risiko Kunci Implementasi Nuklir di Indonesia Kredit Foto: Purnomo Yusgiantoro Center
Warta Ekonomi, Jakarta -

Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menekankan bahwa kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan energi nuklir sebagai bagian dari transisi energi nasional sangat bergantung pada transparansi tata kelola dan strategi mitigasi risiko yang komprehensif.

Founder dan Dewan Pembina PYC, Prof. Purnomo Yusgiantoro, menyatakan pengembangan energi nuklir bukan sekadar persoalan kecanggihan teknologi, melainkan juga menyangkut kesiapan sosial dan manajemen risiko.

"Pengembangan energi nuklir bukan hanya soal teknologi, tetapi juga kesiapan tata kelola, komunikasi publik, dan mitigasi risiko," ujar Purnomo dalam diskusi PYC Talks Vol. 2 bertajuk “Program Energi Nuklir Indonesia” di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Yayat Ruyat dari Dewan Pertahanan Nasional menyoroti dimensi strategis nuklir. Menurutnya, nuklir memiliki nilai geopolitik dan geostrategi besar untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

"Pembangunan PLTN harus diposisikan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional karena statusnya sebagai objek vital strategis," kata Yayat.

Baca Juga: Selat Hormuz Ditutup, Sekjen PBB Ingatkan Dampak Besar bagi Energi dan Ekonomi Dunia

Dari sisi teknis ketenagalistrikan, perwakilan PT PLN (Persero) Didik Fauzi Dakhlan menegaskan pentingnya integrasi jaringan agar PLTN dapat berfungsi sebagai pemasok beban dasar (baseload) yang stabil dan rendah emisi.

Namun, tantangan terbesar justru datang dari aspek sosial. Peneliti Ahli Utama BRIN, Ir. Djarot Sulistio Wisnubroto, mengungkapkan bahwa Social Licence to Operate (SLO) atau penerimaan publik menjadi faktor penentu. Ia juga mengingatkan pentingnya standar keselamatan tinggi mengingat posisi geografis Indonesia.

 "Mitigasi risiko harus mempertimbangkan kondisi Indonesia sebagai wilayah Ring of Fire dengan mekanisme verifikasi independen," tegas Djarot.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Dwi Kurniawan
Editor: Fajar Sulaiman