Defisit APBN Nyaris 1%, Tembus Rp240,1 Triliun per Maret 2026

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 240,1 triliun hingga 31 Maret 2026 atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada periode yang sama, keseimbangan primer juga tercatat negatif sebesar Rp95,8 triliun.

"APBN mencatatkan defisit Rp240,1 triliun (0,93% PDB)," tulis Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari target APBN. Penerimaan perpajakan masih menjadi penopang utama dengan kontribusi sebesar Rp462,7 triliun atau 17,2 persen dari target.

Secara rinci, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp394,8 triliun atau 16,7 persen dari target, sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp67,9 triliun atau 20,2 persen. 

Kinerja penerimaan ini didukung oleh membaiknya aktivitas usaha, harga komoditas yang masih kondusif, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta penguatan transformasi digital administrasi perpajakan.

Kendati demikian, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai masih mengalami kontraksi sebesar 12,6 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Capaian ini memberikan kontribusi penting dalam menopang penerimaan negara, sekaligus mendukung pengelolaan perdagangan dan perlindungan industri domestik," kata Deni.

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp112,1 triliun atau setara 24,4 persen dari target APBN.

Baca Juga: Pemerintah Kucurkan APBN Rp4 Triliun Bangun Flyover di 1.800 Perlintasan Kereta

Di sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan belanja negara sebesar Rp815 triliun atau 21,2 persen dari pagu APBN hingga akhir Maret 2026. Angka ini tumbuh 31,4 persen secara tahunan, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp610,4 triliun atau 19,4 persen dari pagu, serta transfer ke daerah senilai Rp208,4 triliun atau 29,5 persen.

Adapun belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp281,2 triliun atau 18,6 persen, sedangkan belanja non-K/L mencapai Rp329,1 triliun atau 29,5 persen. Dari sisi pembiayaan, realisasinya tercatat sebesar Rp257,4 triliun atau 37,3 persen dari target tahun ini.