Jaga Stasbilitas Harga Beras, Pemerintah Sudah Salurkan 388,3 Ribu Ton Beras SPHP

Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga beras di tengah dinamika pasokan dan permintaan yang terjadi di masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan oleh Perum BULOG.

Hingga akhir April 2026, realisasi penyaluran beras SPHP tercatat telah melampaui 380 ribu ton. Rinciannya, sebanyak 221 ribu ton disalurkan pada periode Januari–Februari, sementara 167,3 ribu ton merupakan penyaluran lanjutan sejak Maret hingga April. Dengan demikian, total beras yang telah disalurkan sejak awal tahun mencapai 388,3 ribu ton.

Capaian ini mencerminkan konsistensi BULOG dalam menjaga kesinambungan distribusi beras kepada masyarakat, tanpa adanya gangguan meskipun terjadi transisi program di awal tahun.

Sepanjang 2026, BULOG sendiri mendapat penugasan untuk menyalurkan total 828 ribu ton beras SPHP.

Penugasan tersebut mengacu pada Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 204/TS.03.03/K/2/2026 tanggal 11 Februari 2026 terkait Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Program ini menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengendalikan harga beras di pasar.

Baca Juga: Bulog Sumut Catat Rekor Stok Beras Tertinggi, Capai 63.000 Ton

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan bahwa penyaluran beras SPHP dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun.

“Penyaluran beras SPHP ini dilakukan sepanjang tahun sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau,” ujar Rizal, ditulis Kamis (30/4).

Untuk menjangkau masyarakat secara luas, penyaluran beras dilakukan melalui berbagai jalur. Di antaranya melalui pedagang pengecer di pasar rakyat, BUMN, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet binaan pemerintah daerah, hingga koperasi instansi pemerintah.

Distribusi juga didukung oleh TNI dan Polri, termasuk melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.