Desakan Pemekaran Daerah Menguat, DPRD Jabar Bawa Aspirasi 10 DOB ke DPD RI

Gelombang aspirasi pemekaran wilayah di Jawa Barat kembali menguat. Kali ini, Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat mengambil langkah strategis dengan membawa langsung suara masyarakat ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menuntut pencabutan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Langkah ini bukan sekadar formalitas politik. Di baliknya, tersimpan harapan besar masyarakat di berbagai wilayah yang menilai pemekaran sebagai solusi konkret untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Jabar, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan aspirasi tersebut bersama Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB). Tidak hanya itu, mereka juga membawa data terkini terkait kesiapan sejumlah wilayah yang diusulkan menjadi DOB.

“Hingga saat ini sudah ada 10 Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) yang mendapat persetujuan DPRD Jabar. Yang terbaru adalah Kabupaten Cirebon Timur,” ujarnya, Minggu (3/5/2026).

Menurutnya, kesiapan daerah-daerah tersebut tidak lagi sebatas wacana. Berbagai indikator teknis dan administratif terus dilengkapi secara serius oleh masing-masing wilayah. Bahkan, skor kesiapan yang dimiliki dinilai sudah berada pada level yang sangat memadai.

“Secara administratif maupun teknis, Jawa Barat sudah siap. Ini bukan sekadar aspirasi, tapi kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.

DPRD Jabar juga menilai bahwa moratorium yang masih diberlakukan pemerintah pusat kini perlu dievaluasi ulang. Pasalnya, dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks jika tidak diimbangi dengan penataan wilayah yang proporsional.

Melalui koordinasi intensif dengan Komite I DPD RI serta para senator asal Jawa Barat, DPRD optimistis aspirasi ini dapat menemukan titik terang di tingkat nasional.

Lebih jauh, pemekaran wilayah diyakini bukan hanya soal pembentukan daerah baru, tetapi juga strategi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta membuka peluang ekonomi baru di daerah.

Baca Juga: Dari Warisan ke Kekuatan Ekonomi, DPRD Jabar Percepat Regulasi Pemajuan Kebudayaan

Jika moratorium benar-benar dicabut, maka Jawa Barat berpotensi menjadi salah satu provinsi yang paling siap melakukan lompatan besar dalam tata kelola pemerintahan berbasis wilayah yang lebih efektif dan responsif.

Dorongan ini kini menjadi ujian bagi pemerintah pusat: apakah akan tetap bertahan dengan kebijakan lama, atau membuka ruang bagi daerah untuk berkembang lebih mandiri dan optimal.